Minggu, 08 Januari 2012

PENGENTASAN KEMISKINAN (SEBUAH KESIMPULAN DARI TULISAN JEFFREY D. SACHS) KEMISKINAN DI AFRIKA, PENYAKIT DAN JALAN KELUARNYA

Pembangunan di Afrika yang dilakukan berhubungan dengan sejarah, geografi, kebijakan domestic dan geopolitik. Interaksi dari kondisi ini telah menjadi jebakan kemiskinan bagi Afrika sendiri. Kondisi terburuk terjadi pada pertengahan 1990an, Afrika telah menjadi wilayah yang terjangkit penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang sangat ganas dalam sejarah kemanusiaan.
Seluruh dunia telah banyak memberikan pandangan tentang bagaimana seharusnya Afrika keluar dari krisis. Korupsi merajalela sehingga kemiskinan pun tidak dapat dielakkan. Olehnya itu banyak orang beranggapan bahwa Afrika butuh untuk memperbaiki dirinya sendiri, membiarkan kekuatan pasar untuk bekerja tanpa intervensi dari aturan-aturan yang korup. Seorang bernama Bill O’Reilly menyatakan bahwa Afrika adalah benua yang paling korup, uang yang diberikan kesana akan habis dipergunakan untuk kepentingan mereka sendiri, lalu bagaimana mereka akan keluar dari masalah tersebut?.
Selain itu, kondisi Afrika dengan segala macam penyakit yang mewabah, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan degradasi lingkungan yang saling berkaitan satu sama lain dalam sebuah masalah yang seakan tanpa ujung. Sedangkan kondisi geografis turut memberi peran terhadap kemiskinan yang terjadi, hal ini terjadi karena kurangnya sungai dan teluk yang bisa dilayari sehingga tidak mampu untuk melakukan perdagangan dengan baik. Sarana listrik, transportasi dan telekomunikasi yang terbatas dan tidak menjangkau daerah pedesaan telah ikut memberi pengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Afrika.
Lahan pertanian yang sangat sedikit karena 90 % tanahnya hanyalah tanah tadah hujan, manajemen pasar, tiadanya akses pada fasilitas kesehatan dan pendidikan, banyak daerah yang terisolasi membuat masyarakat Afrika semakin terpuruk kedalam jurang kemiskinan. Selain itu, penyakit yang mewabah seperti AIDS, malaria, TBC, penyakit diare, infeksi pernafasan akut (ISPA), kurangnya vaksin pencegah penyakit, kekurangan nutrisi dan gizi, dan tingginya angka kematian bayi yang kesemuanya berakibat pada menurunnya tingkat harapan hidup orang Afrika menjadi 48 tahun bahkan pernah hanya mencapai 20 tahun.
Menurut sejarawan ekonomi, Angus Maddison, tingkat pertumbuhan Afrika adalah terandah sejak 1820, bahkan setelah merdeka pun kondisi ini tetap sama saja. Hal ini terjadi karena pemerintahan yang korup, reformasi pasar yang kurang baik terutama promosi ekspor, jebakan kemiskinan, kebodohan, kurangnya sumber-sumber pendapatan, tingkat utang yang luar biasa, AIDS, malaria, dan kekeringan yang panjang, tingginya biaya transport, kelaparan yang kronis, dan tidak memadainya produksi makanan, rendahnya GDP perkapita, kondisi lingkungan ekologi yang memudahkan berbagai penyakit untuk berkembang biak, petani kekurangan akses terhadap sarana transportasi terutama jalanan, pasar dan pupuk.
Berdasarkan kondisi yang terjadi diatas, maka ada beberapa hal yang penting dilakukan untuk membantu Afrika keluar dari kemiskinan yakni :
1. Pengembangan zona perdagangan bebas Afrika dengan mengupayakan Afrika mendapat jaminan untuk memiliki akses ke pasar ekspor tekstil ke Amerika Serikat yang belakangan menjadi The African Growth and Oportunity Act di akhir 2000.
2. Penuntasan kemiskinan dengan mengupayakan pemberantasan wabah penyakit AIDS dengan menyediakan HAART (highly active antiretroviral therapy) atau ARV (antiretroviral therapy). Usaha pencegahan dilakukan dengan melakukan deteksi dini terhadap penyakit ini.
3. Pemberantasan penyakit malaria dan penyakit lainnya melalui penyediaan infrastruktur kesehatan dan obat – obatan.
4. Mengupayakan untuk mencari bantuan dari Negara-negara maju untuk menyediakan infrastruktur jalan, listrik dan sarana telekomunikasi.
5. Perlunya dilakukan usaha bersama untuk menyediakan fasilitas kesehatan di Afrika, bukan hanya untuk mengontrol penyakit, tapi juga untuk menangani kelaparan, desa yang terisolasi, dan degradasi lingkungan yang meninggi, dan tingginya angka populasi.
6. Memperbanyak tenaga ahli bidang pertanian, penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi.
7. Dibutuhkan pelaksanaan program secara sistematis, secara cerdas, dan bersama-sama, sehingga dapat saling mendukung satu sama lain. Dengan demikian Afrika dapat melakukan Revolusi Hijau, dan melakukan pertumbuhan desa dan mengharapkan adanya generasi Afrika yang dapat melanjutkan proses tersebut.


BAGIAN 15
BANTUAN DARI NEGARA KAYA KEPADA NEGARA MISKIN

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, negara-negara kaya dan negara-negara miskin harus saling bantu membantu untuk melawan kemiskinan di dunia ini. Ada 5 alasan mengapa bantuan dari negara kaya kepada negara yang miskin harus dilakukan yakni : Pertama, orang yang berada dalam kemiskinan ekstrim sebanyak 1/5 dari penduduk dunia atau 1,1 milyar orang. Kedua, tujuan pengentasan kemiskinan adalah mengentaskan kemiskinan absolute, bukan kemiskinan secara keseluruhan. Selain itu, bukan untuk menyamakan pendapatan antara Negara-negara didunia atau minimal mendekatkan jarak antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin. Akhirnya yang terjadi adalah, orang miskin dapat menjadi kaya berdasar pada usaha mereka sendiri. Ketiga, keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan akan lebih mudah dilakukan jika dibantu. Untuk jangka waktu lama, hal-hal seperti penyediaan investasi di fasilitas umum seperti jalanan, listrik, transportasi, tanah, air dan sanitasi, pengendalian penyakit akan lebih mudah dilakukan.
Keempat, kekayaan dunia saat ini sangat besar. Usaha untuk mengeluarkan negara miskin dari kemiskinannya akan dengan mudah dilakukan karena tersedianya bantuan di negara-negara kaya untuk membantu negara-negara miskin. Banyak negara di dunia memiliki cadangan devisa yang besar sehingga mampu mengalokasikan sebagian dari pendapatannya untuk membantu negara lain. Kelima, teknologi kita semakin bagus dari sebelumnya. Handphone dan internet mengakhiri keterbatasan mengakses informasi di desa di berbagai negara Afrika dan Asia. Penambahan system logistic sekarang tersedia dalam industry global supaya lebih menguntungkan bagi beberapa wilayah. Praktek pertanian modern termasuk peningkatan kapasitas benih, agrobioteknologi, peningkatan kondisi tanah dengan ilmu pengetahuan telah menambah daya dukung tanah untuk memperbanyak lahan pertanian dan produksinya.
Selain itu cara lain yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah terletak pada strategi untuk melakukan investasi pada bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, karena ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.
Berdasarkan pada estimasi Bank Dunia, 1.1 milyar penduduk dunia hidup dibawah $ 1.08 per orang perhari pada tahun 2001, dengan pendapatan rata-rata $ 0,77 per hari atau sekitar $ 281 per tahun. Artinya bahwa di butuhkan subsidi sekitar $ 0,31 per hari untuk menutupi kebutuhannya. Sehingga dibutuhkan bantuan dari negara-negara maju untuk memberikan bantuan kepada negara-negara miskin tersebut.
Pendekatan yang banyak dilakukan untuk memberikan bantuan tersebut adalah melalui pendekatan analisa kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk melihat rasionalitas bantuan yang diberikan dengan kebutuhan mereka yang dibantu. Pendekatan ini intinya mengindentifikasi inti persoalan seperti infrastruktur umum, dan investasi sosial untuk mendapatkan kebutuhan dasar dan mengentaskan kemiskinan absolut. Investasi ini termasuk dengan membangun jalanan, listrik, air dan sanitasi, pelayanan medis, pendidikan dan lain lain. Pendekatan ini dilakukan dengan enam langkah yakni : a) mengidentifikasi kebutuhan dasar, b) mengidentifikasi untuk tiap negara, kebutuhan yang paling mendesak dari penduduknya, c) mengkalkulasi biaya yang dibutuhkan dalam investasi tersebut berdasarkan pada pertumbuhan populasinya dimasa dating, d) mengkalkulasi bagian investasi yang bisa ditangani sendiri oleh negara yang bersangkutan, e) mengkalkulasi investasi yang bisa dibiayai oleh program MDG’s dan yang bisa dibiayai oleh negara donor, f) memperkirakan biaya yang dikeluarkan negara donor yang bersangkutan dibandingkan dengan tingkat pedapatannya.
Kalkulasi ini diharapkan dapat memberi daya dukung bagi Negara yang dibantu untuk mengentaskan kemiskinan di negaranya sekaligus menjadi pelaksana dan pemelihara kondisi yang ada sehingga bisa bertanggungjawab untuk melaksanakan program dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. dalam melaksanakan program bantuan dibutuhkan perumusan terhadap kebutuhan dasar seperti : a) pendidikan dasar bagi semua anak dengan mendesain rasio guru terhadap siswa, b) program nutrisi, c) akses secara umum terhadap antimalaria untuk semua keluarga di wilayah yang terkena wabah malaria, d) akses untuk mendapatkan air bersih dan sanitasi, e) setengah kilometer jalanan untuk setiap seribu penduduk, f) akses untuk mendapatkan bahan bakar untuk memasak dan meningkatkan jumlah kompor untuk mengurangi polusi udara.
Pada dasarnya bantuan pembangunan diberikan selain untuk pembangunan juga untuk tujuan lain seperti bantuan darurat, penanggulangan masalah pengungsi, dukungan geopolitik untuk pemerintahan tertentu, dan membantu negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan menengah yang masih memiliki jumlah penduduk miskin yang masih besar. Selain itu, banyak bantuan diberikan hanya dalam bentuk secara teknis yang tidak dihitung dalam program poyek millennium. Bahkan, dibutuhkan bantuan langsung untuk mendukung investasi pada level global seperti peningkatan kemampuan perempuan, kesehatan, supplai air bersih dan sanitasi, peningkatan taraf hidup, energy, jalanan dan lain lain, serta memberikan bantuan keungan kepada negara-negara miskin tertentu.
Analisis kebutuhan akan bantuan yang akan diberikan kepada negara miskin berbeda dari masing-masing keinginan lembaga internasional dengan negara maju. Perbedaan jumlah bantuan berdasarkan kesepakatan masing-masing lembaga dan negara yang tergantung pada kemampuan dan keinginannya untuk membantu setiap tahunnya. Bantuan tersebut juga berdasarkan pada tingkat GNP perkapita masyarakat yang bersangkutan.
Negara-negara yang banyak memberikan bantuan adalah mereka yang masuk dalam kategori negara maju termasuk Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Italia dan Inggris. Pemerintah Amerika Serikat bahkan memberi bantuan terbesar sekitar 51 % dari keseluruhan bantuan dunia. Dana dari AS ini bersumber dari dana negara Amerika Serikat dan penduduknya dan beberapa organisasi nirlaba seperti organisasi keagamaan, dermawan, yayasan dan organisasi non pemerintah (LSM). Selain itu program untuk memberikan bantuan sebesar 0,7 % dari GDP perkapitanya tetap dilakukan AS sampai saat ini.
Bantuan dari negara-negara donor akan turun cukup tinggi pada tahun 2015 karena target MDG’s untuk pengentasan kemiskinan hanya sampai di tahun tersebut. Diharapkan, dengan banyaknya bantuan dana yang diberikan kepada negara-negara miskin maka mereka akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan mengeluarkan mereka dari jebakan kemiskinan yang demikian parah. Selain itu, mereka diharapkan untuk mampu menbiayai dirinya sendiri.




Sumber : Tulisan Jeffrey D. Sach dengan judul The End Of Proverty, Ecomomic Possibilitas for Our Time, Chapter 10 dan Chapter 15, The Penguin Press, New York, 2005

Review JURNAL Joseph E. Stiglidz PRADIGMA BARU PEMBANGUNAN : STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROSESNYA DAN INFORMASI SERTA PERUBAHAN PARADIGMA EKONOMI

Review JURNAL Joseph E. Stiglidz
PRADIGMA BARU PEMBANGUNAN : STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROSESNYA DAN INFORMASI SERTA PERUBAHAN PARADIGMA EKONOMI


Setelah membaca kedua jurnal tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :
Pembangunan sebagai sebuah transformasi sosial adalah sebuah cara pandang dengan meninggalkan cara-cara pembangunan secara tradisional (hubungan yang tradisional, cara berpikir tradisional, kesehatan dan pendidikan tradisional dan memproduksi secara tradisional) menjadi cara pembangunan yang lebih modern.
Kebutuhan akan strategi pembangunan yang baru dengan mempertimbangkan pengalaman dimasa lalu dan perubahan kondisi dunia pada pertengahan dan akhir abad 20 yang ditandai dengan bangkrutnya ekonomi komunis/sosialis dan akhir perang dunia, keterbatasan Konsensus Washinton, keajaiban Asia Timur dan krisis yang melandanya pada tahun 1997.
Prinsip-prinsip strategi pembangunan dengan mempertimbangkan konsep utama strategi pembangunan berupa prioritas, koordinasi dan kesepahaman dan komitmen bersama diantara para pelaksana pembangunan. Selain itu perubahan sosial dan partisipasi, kepemilikan serta peran orang lain/asing dalam pembangunan.
Komponen – komponen strategi pembangunan baru dengan membagi pembangunan itu kedalam pembangunan sektor privat/swasta, sektor publik, pembangunan melalui komunitas, pembangunan berbasis keluarga dan pembangunan yang berorientasi individu. Selain itu, sumber daya, pengetahuan dan institusi yang dimiliki oleh sebuah negara dapat dimaksimalkan untuk mencapai tahap yang diinginkan. Modal lain yang juga penting adalah kemampuan untuk melakukan pembangunan secara konsisten, koherensi dan kecukupan modal dengan tetap melakukan kerjasama dengan negara lain baik dalam lingkup regional maupun global dengan memprioritaskan pembangunan pada pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pengetahuan dan kemampuan untuk membangun.
Kita juga mesti belajar dari prinsip keterbukaan perdagangan, arus modal luar negeri dan strategi pembangunan baru yang dianut oleh negara lain dan pola kerjasama antar negara yang berdasar pada simbiosis mutualisme.
Proses pembangunan yang baik haruslah berdasar pada informasi yang tersedia. Informasi ekonomi akan merepresentasikan sebuah perubahan mendasar yang umum terjadi didalam paradigma ekonomi. Informasi sebagai pusat untuk memahami bukan hanya ekonomi pasar tapi juga ekonomi politik dan memberikan kita sebuah pengaruh yang besar pada bagaimana kita berfikir tentang kebijakan ekonomi dan pengaruh besarnya di masa datang.
Pendidikan sebagai sebuah proses transformasi pembangunan, pada sisi ekonomi menganggap bahwa pendidikan yang lebih baik akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik pula. Pendidikan pada masa kini telah memberikan pandangan yang berbeda dengan pandangan ekonomi tradisional dimana menurut mereka pendidikan hanya memberikan sedikit pengaruh kepada modal manusia dan produktivitas.
Untuk mencapai produktivitas yang diinginkan oleh sebuah perusahaan maka tingkat upah dan insentif yang diberikan kepada para pekerja haruslah sesuai dengan kemampuan meraka dalam melaksanakan pekerjaannya. Ini akan berpengaruh besar terhadap distribusi pendapatan dan harga. Olehnya itu dibutuhkan sebuah paradigma alternatif dalam ekonomi. Paradigma tersebut dibangun bukan tanpa masalah tetapi sangat rentan masalah terutama adanya informasi pasar yang tidak jelas, pola keseimbangan pasar dan cara masing-masing orang yang terlibat dalam pergulatan ekonomi itu dalam menghasilkan suatu barang.
Banyak diantara pengusaha yang memanfaatkan ketidakjelasan informasi tersebut untuk menguasai pasar. Olehnya itu dibutuhkan beberapa cara untuk mereduksi informasi yang tidak jelas tersebut misalnya dengan memberikan insentif dalam pengumpulan dan pengungkapan data, membuat mekanisme untuk mengeliminir informasi yang tidak jelas tersebut, menyaring dengan melakukan pengujian, membuat model seleksi dan model insentif informasi, mengupayakan upah yang efisien dan rasio pinjaman yang memadai, mencari informasi melalui kegiatan dan lain sebagainya.
Keseimbangan pasar melalui keseimbangan antara aggregate supply dan aggregate demand harus benar-benar efisien dengan mempertimbangkan tingkat harga. Disinilah peran pemerintah untuk turut memberi andil dengan mengintervensi pasar sehingga kesimbangan tetap terjaga. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan institusi untuk mengatur mekanisme pasar yang diinginkan.
Penerapan paradigma baru ekonomi melalui beberapa teori yang mendukung pembangunan ekonomi termasuk diantaranya adalah teori baru tentang perusahaan, dasar-dasar makroekonomi modern, penggabungan modal, kerjasama antara pemerintah masing-masing negara, desain organisasi, uang, pertumbuhan dan pembangunan serta penelitian yang muaranya adalah kemaslahatan bersama yang lebih baik.
Olehnya itu, dibutuhkan kerangka kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan terutama pada pajak yang efisien dan membuat regulasi yang mendukung proses pembangunan ekonomi yang lebih baik serta kebijakan privatisasi yang menguntungkan negara secara lebih luas.
Krisis di Asia Timur dan Dunia pada tahun 1997 telah memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk lebih mengembangkan kerjasama antara para pemerintah, mengembangkan keterbukaan pada pasar modal dan proses transisi menuju ekonomi pasar yang lebih menguntungkan.
Informasi ekonomi yang sempurna akan memberikan pengaruh yang kuat dalam membangun sebuah paradigma ekonomi yang lebih konprehensif. Olehnya itu informasi yang sempurna akan membuat tatanan ekonomi politik kita akan lebih baik dari sebelumnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh para politisi dalam mempercepat permbangunan ekonomi tentu berdasar pada ketersediaan informasi yang akurat. Informasi berupa situasi pasar, situasi politik dan informasi lainnya akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik yang bermuara pada terciptanya pembangunan ekonomi secara holistik.
Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa pembangunan sebagai sebuah proses transformasi sosial membutuhkan strategi baru yang lebih tepat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan yang dilandasi oleh komponen-komponen pembangunan dengan banyak belajar pada keterbukaan perdagangan, peran regional dan internasional dalam berbagai kegiatan pembangunan yang menguntungkan bagi negara tersebut maupun komunitas global secara keseluruhan. Selain itu ketersediaan informasi yang sempurna dalam membuat kebijakan politik dan ekonomi akan memberikan dampak menyeluruh yang lebih baik pada proses pembangunan itu sendiri.

Bahan bacaan :
1. Joseph E. Stiglidz, 1998, Towards a New Paradigma for Development : Strategies, Policies and Processes, Prebish Lecture at Unctad, Geneva
2. Joseph E. Stiglidz, 2001, Information and The Change in The Paradigma Of Economics, Aula Magna, Stockholm university

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan sebagai sebuah tindakan yang terus menerus hendaklah dilaksanan dengan berpedoman pada perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Ini dilakukan untuk menghindari pembangunan yang tidak tepat sasaran dan tidak tepat tujuan. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dalam menentukan skala prioritas pebangunan yang jelas. Skala prioritas ini penting di pikirkan sebab akan menjadi pedoman dalam menyusun kerangka kerja pemerencanan pembangunan baik yang sifatnya jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
Dalam sebuah jurnal pembangunan, Joseph E. Stiglitz mengemukakan ada 5 hal yang patut dijadikan sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan yakni :
1. Pendidikan (Education)
2. Infrastruktur (Sarana dan Prasarana khususnya komunikasi maupun transportasi)
3. Kesehatan (Health)
4. Pengetahuan (Knowledge)
5. Kemampuan untuk membangun (Capacity Building)
Kalau kita merujuk pada kondisi kekinian dan kedisinian sebagai sebuah Negara tentu hal tersebut diatas adalah merupakan dasar utama dari prioritas pembangunan itu sendiri. Namun, ada yang terlupakan oleh stiglitz dalam konsepnya tersebut yakni :
1. Pengurangan Jumlah Kemiskinan
2. Keberlangsungan Lingkungan
3. Pengurangan Pengangguran
Ketiga hal tersebut diatas seharusnya ditambahkan sebagai prioritas utama pembangunan karena inilah hal yang paling mendasar dari kehidupan manusia itu sendiri.
1. Pengurangan Jumlah Kemiskinan
Todaro dan Smith dalam buku Pembangunan Ekonomi melansir target utama daripada Millenium Development Goals yang diprakarsai oleh 189 negara pada tahun 2000 yakni mengentaskan kemiskinan dan kelaparan absolute. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang pendidikan, insfraktruktur, kesehatan dll jika masih banyak diantara masyarakat yang menderita kemiskinan dan kelaparan absolute. Bahkan kemiskinan, bukan hanya di negara-negara terbelakang dan negara berkembang, dinegara majupun ini setali tiga uang. Ini perlu menjadi prioritas utama karena kemiskinan absolute akan berakibat pada rendahnya produktifitas bahkan malah menjadi beban bagi anggaran belanja pembangunan di negara bersangkutan dalam bentuk subsidi. Olehnya itu, peran pemerintah dalam melihat aspek ini sebagai hal yang paling utama dalam perencanaan pembangunan patut diapresiasi dan didukung.
2. Keberlangsungan Lingkungan
Dalam sebuah tulisan Tjokrowinoto 1996:28 dan 1998:19 dalam Tatag Wiranto dan Antonius Tarigan dikemukakan bahwa pendekatan pembangunan berorientasi pertumbuhan yang selama ini menjadi “credo” negara-negara berkembang dalam mengejar ketertinggalannya dari Negara-negara kapitalis maju, atau yang lebih dikenal dengan paradigma pertumbuhan telah membawa perubahan penting. Disamping berbagai prestasi yang berhasil dicapainya, terdapat sederetan persoalan pelik yang turut memperburuk citra pembangunan dengan orientasi pertumbuhan tadi. Diantaranya adalah semakin panjangnya barisan kemiskinan, meningktanya pengangguran, semakin beratnya beban hutag luar negeri yang harus ditanggung, masifikasi, undimendionalisasi, degradasi kualitas lingkungan hidup secara terus menerus, proses dehumanisasi tersamar yang nyaris tak terkontrol dan masih banyak lagi.
Dari tulisan diatas dapat disimpulkan bahwa kadangkala sebuah pemerintahan atas nama “pertumbuhan” terlebih bagi mereka yang menghuni Negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang besar akan mengeksploitasi segala sumber dayanya untuk mendapatkan output yang sebesa-besarnya. Padahal, implikasi terbesar jika hal ini terus dilakukan akan bermuara juga pada penghancuran alam yang ujung-ujungnya juga menyengsarakan manusia yang hidup didalamnya. Olehnya itu, perencanaan pembangunan yang berbasis lingkungan perlu terus digalakkan dan didukung sehingga keberlangsungan hidup manusia tetap dapat dipertahankan. Dalam beberapa tulisan Stiglitz hal ini jarang di sampaikan secara tersirat maupun tersurat.
3. Pengurangan Pengangguran
Case dan Fair dalam bukunya Prinsip-prinsip ekonomi membagi tiga jenis pengangguran yakni :
a. Pengangguran friksional yakni porsi pengangguran karena mekanisme normal pasar tenaga kerja; digunakan untuk menunjukkan masalah penyesuaian kerja/keahlian jangka pendek.
b. Pengangguran structural yakni porsi pengangguran karena perubahan struktur perekonomian yang disebabkan oleh hilangnya pekerjaan secara signifikan dalam industry tertentu.
c. Pengangguran siklis yakni peningkatan pengangguran yang terjadi pada saat adanya resesi dan depresi.
Ketiga jenis pengangguran diatas adalah jamak terjadi dihampir semua negara. Ini penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan sehingga terbuka lapangan kerja baru bagi mereka yang menganggur. Bahkan dinegara kitapun, jumlah pengangguran masih demikian tinggi ditambah lagi dengan kebijakan ekonomi terbuka yang kita anut dengan masuknya barang-barang impor dari berbagai negera di Asean dan China sehingga membuat industri dalam negeri banyak yang gulung tikar. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin banyak. Olehnya itu, perlu perhatian utama pemerintah dalam menanggulangi hal ini dalam bentuk perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
Daftar Pustaka:
1. Joseph E. Stiglitz, 1998, Towards a New Paradigma for Development : Strategies, Policies and Process. Jurnal;
2. Case & Fair, 2007, Prinsip-prinsip Ekonomi (sebuah terjemahan), Penerbit Airlangga;
3. Todaro & Smith, 2006, Pembangunan Ekonomi (sebuah terjemahan, Penerbit Airlangga.
4. Tatag Wiranto & Antonius Tarigan, Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) sebuah tulisan.

MATA UANG TETAP CHINA DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKONOMI GLOBAL

A. Latar Belakang
Teori ekonomi tradisional memberi perhatian utama pada efisiensi, alokasi dan pemanfaatan sumber daya langka dengan cara yang paling hemat serta pertumbuhan optimal dari sumber daya langka tersebut sepanjang waktu guna menghasilkan produk dan jasa yang cakupannya semakin luas (Todaro, 2000). Pandangan yang juga disebut sebagai teori ekonomi klasik atau neo-klasik ini sampai sekarang masih banyak dianut oleh berbagai negara. Semakin banyak negara yang percaya bahwa perekonomian akan menjadi lebih baik, tumbuh pesat bila memiliki beberapa persyaratan seperti: tersedianya kapital yang mencukupi di pasar modal; adanya kedaulatan untuk memilih (adanya persaingan bisnis) bagi konsumen sehingga mengarah pada terbentuknya mekanisme penyesuaian harga secara otomatis; keputusan transaksi ekonomi didasarkan pada analisis marginal (rasio pertambahan input dibanding output, rasio keuntungan dan perhitungan utilitas); dan keseimbangan luaran (outcome) dalam semua produk dan pasar sumber daya ekonomi. Semua persyaratan tersebut mengindikasikan adanya rasionalitas dalam keputusan ekonomi yang sepenuhnya materialistik, individualistik, berorientasi pada kepentingan diri sendiri.
Dalam perkembangannya, ada masa ketika terjadi banyak kasus yang menunjukkan ekonomi neoklasik tidak dapat diterapkan secara mandiri. Ia memerlukan dukungan dan intervensi dari institusi lain (sosial dan politik) agar terus menjadi primadona model pembangunan ekonomi. Interaksi ekonomi dan praktik politik inilah yang kemudian mewarnai aktivitas ekonomi-politik di seantero bumi ini dalam beberapa dekade terakhir, termasuk ketika ekonomi kapitalis berhasil meruntuhkan kejayaan regim ekonomi terpusat di negara - negara sosialis-komunis. Runtuhnya pesaing kapitalis, dan mulai maraknya negara - negara eks sosialis-komunis mengadopsi ekonomi kapital, memutar jentera teori ekonomi neoklasik kembali ke posisi puncak.
China tak luput dari pengaruh neoklasik dan ekonomi politik. Perekonomian Cina berkembang dengan pesat sejak pemerintahan Deng Xiaoping mulai membuka belenggu perekonomian negara pada tahun 1979. Karpet merah digelar bagi investor asing yang membawa masuk modal ke China dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI). Tak heran, hingga akhir 1990-an Cina tercatat sebagai negara tujuan FDI terbesar di Asia. Setiap dorongan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan gelombang baru China fever oleh perusahaan asing. Peningkatan ini didukung dengan munculnya manifestasi baru dari kapitalisme Cina, seperti perusahaan-perusahaan pribadi, kemakmuran konsumen, pabrik-pabrik ekspor, bursa saham, dan kantor partai komunis dalam suatu bisnis. Model perekonomian China ditandai dengan mobilisasi modal dan tenaga kerja secara besar-besaran, investasi asing, industri dalam skala besar, dan campur tangan pemerintah. Kemampuan China dalam memobilisasi modal dan tenaga kerja telah meningkatkan pendapatan per kapita hingga tiga kali lipat dalam satu generasi, dan mengurangi lebih dari 300 juta kemiskinan. (Mas Wirgantoro Roes Setiyadi).
Sejarah penetapan nilai tukar mata uang dimulai tahun 2005. Menurut Bachtiar Hasan Miraza, pada saat itu, tahun 2005, AS menekan China untuk menetapkan nilai tukar mata uang Yuan. Akhirnya ditetapkanlah nilai tukar Yuan menjadi 6,8 Yuan per satu dollar AS. Tidak ada yang menyangka bahwa pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan global yang menghancurkan ekonomi AS dan menjatuhkan nilai tukar mata uang dollar terhadap semua mata uang dunia. Sementara China tetap memberlakukan nilai tukar Yuan seperti yang berjalan selama ini. Dengan demikian mata uang Yuan menjadi 'undervalued' (dinilai rendah terhadap mata uang asing). Keadaan ini dipertahankan China untuk seterusnya apalagi sangat mendorong daya saing ekspor China.
Bagi China, sebagai negara yang industrinya kuat, sangat berkepentingan dengan nilai tukar mata uangnya yang rendah. Dengan demikian ia bisa mengekspor barangnya dengan harga yang relatif murah. Bahkan lebih murah secara relatif jika dibandingkan dengan hasil produksi dalam negeri negara importir. Dengan cara ini maka cadangan devisa menjadi kuat dan dengan kuatnya cadangan devisa maka nilai tukar mata uangnya menjadi stabil. Stabil dalam pengertian mampu mendorong pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi ('a reasonable degree of price stability'). Menurut catatan terakhir saat ini cadangan devisa China sudah mencapai $ 2,5 triliun, suatu jumlah yang terbilang cukup besar. Ini adalah hasil kerja kebijakan ekonomi China secara umum dan secara khusus adalah hasil kerja kebijakan perdagangan luar negeri China.

B. Dampak Pengetatan Mata Uang Yuan
Mikael Budisatrio mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi China paling tinggi di Asia. Hal ini terlihat dangan devisanya paling kuat. Mata uang yuan atau renminbi memang terus menguat. Jadi bahwa suatu saat diprediksi kalau mata uang renminbi akan menjadi tiga mata uang terkuat di dunia setelah euro dan dollar bisa jadi kenyataan. Karena memang sekarang produk-produk China pun membanjiri negara-negara di kawasan Asia bahkan diseluruh dunia. Hal ini terjadi karena ongkos produk¬si di China yang lebih murah men¬jadikan harga jualnya lebih murah. Menguatnya penggunaan Ren-minbi ini didukung pula oleh faktor penguatan hubungan dagang antar negara Asia dan semakin tingginya hubungan perdagangan kawasan Asia dengan dunia. Pemerintah China mengatakan tidak akan ada politisasi dalam kurs yuan. Meski telah berulangkali menolak kritik yang mengatakan nilai yuan terlalu rendah sehingga perusahaan-perusahaannya mendapat keuntungan lebih dari selisih per¬dagangan dengan mitra dagang me¬reka secara global. Mereka menga¬takan telah berusaha membuat nilai tukar yuan bergerak secara fleksibel. China berjanji untuk tetap waspada terhadap tanda-tanda krisis ekonomi, dan berupaya mempertahankan mata uang, perdagangan dan kebijakan luar negeri yang tegas untuk menjaga kestabilan, bukan untuk menghancurkan ekonomi global.
Beberapa ekonom meramalkan bahwa China akan mengejar Jepang untuk menjadi perekonomian terbesar kedua dunia dalam dua tahun ke depan, sehingga akan memberikan Beijing pengaruh yang lebih besar di panggung dunia. Angka yang akan dirilis minggu ini di Beijing menunjukkan perkiraan pertumbuhan ekonomi 9,5 persen pada kuartal ketiga, mempersempit kesenjangan dengan Jepang yang mungkin hanya membukukan pertumbuhan satu persen untuk periode itu. China diperkirakan akan menggeser pesaing dari Asia itu dari posisi yang telah digenggam selama lebih dari 40 tahun sampai 2010 atau 2011, meskipun kalangan analis mengatakan, pergeseran hierarki perekonomian global secara simbolis akan sangat besar dengan dampak pada perdagangan kecil.
Todd Lee, analis di IHS Global Insight, mengatakan China sudah dekat dengan Jepang secara keseluruhan, sehingga menjadi nomor dua di dunia tidak benar-benar memiliki implikasi substantif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat akan memberikan bobot yang lebih besar bagi China di arena global. Bank Dunia menyebutkan bahwa sebelum di landa krisis global, China telah membukukan pertumbuhan tahunan dua digit selama 2003-2007 dan kembali terjadi dalam dua kuartal pertama tahun 2008, mendongkrak produk domestik bruto menjadi 4,3 triliun dolar. Pembalikan China diperkuat oleh paket stimulus senilai empat triliun yuan (586 miliar dolar AS) dan pinjaman bank dalam paruh pertama mencapai 7,4 triliun yuan. Toyoo Gyohten, penasihat khusus kementerian keuangan Jepang, mengatakan meski China membuntuti tetangganya di Asia itu jauh di belakang dalam hal per kapita PDB, yang diletakkan kurang sedikit dari 4.000 dolar AS. Perhitungan sederhana akan menunjukkan bahwa China akan memerlukan sekitar 30 tahun untuk mencapai tingkat PDB per kapita seperti Singapura atau Jepang, yaitu sekitar 40.000 dolar.
Pertumbuhan ekonomi RRC rata-rata mencapai 10% per tahun dalam 20 tahun terakhir. Negara ini memiliki pasar yang besar; biaya yang rendah, angkatan tenaga kerja yang relatif berpendidikan; dan mempunyai komitmen terhadap pembangunan berbasis pasar. Mereka cukup besar untuk memasuki berbagai macam industri dan membangun banyak kelompok produksi dan jaringan usaha yang canggih secara bersamaan. Sebagai akibatnya, mereka menjadi magnet yang kuat untuk investasi dan lokomotif yang efektif bagi negara-nengara yang lain yang terhubung.
Pada sisi yang lain, dengan melemahnya nilai tukar Yuan terhadap Dolar AS akan membuat produk Cina lebih kompetitif dalam hal harga dibanding dengan produk negara lain. Hal itu membuat para pekerja mendapatkan pekerjaan karena banyak permintaan akan produksi untuk luar negeri. Dalam pertumbuhan perekonomian negara ini melaju paling kencang dengan tingkat pertumbuhan pada triwulan II-2010, ekonomi China tumbuh 10,3 persen, dari pertumbuhan 11,9 persen pada triwulan sebelumnya. Sehingga banyak mitra dagang China yang mengalami pelebaran defisit neraca perdagangan, termasuk AS. Pada tahun 2009, neraca perdagangan AS dengan China mengalami defisit lebih dari 220 miliar dollar AS. Angka tersebut meningkat tajam dari defisit neraca perdagangan satu dekade sebelumnya, yang hanya mencapai 69 miliar dollar AS. Dalam satu dekade tersebut, defisit neraca perdagangan AS dengan China meningkat 230 persen. Defisit yang semakin besar tersebut membuat tingkat pengangguran di Cina menurun serta tingkat upah meningkat.
Dalam hal ini Cina mencoba untuk memakmurkan warga negaranya sesuai dengan prinsip komunisme yang sampai saat ini masih dianut. Hal lain yang mungkin jadi pertimbangan ialah China tampaknya tidak ingin mengulangi kesalahan Jepang pada tahun 1980-an. Pada waktu itu, dollar AS dianggap terlalu kuat (sementara yen dianggap terlalu lemah) sehingga membuat daya saing produk AS menurun. Untuk mengatasinya, Pemerintah Jepang bersama Pemerintah AS, Perancis, Jerman, dan Inggris menandatangani perjanjian yang dikenal dengan Plaza Accord pada 22 September 1985. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah sepakat melakukan intervensi pasar dengan melibatkan bank sentral masing-masing negara. Tujuannya, mendevaluasi nilai tukar dollar AS, terutama terhadap yen Jepang, alasan utama pelemahan dollar AS tersebut adalah untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan AS selain untuk membantu ekonomi AS pulih dari resesi yang dimulai pada awal tahun 1980. Intervensi yang melibatkan sekitar 10 miliar dollar AS tersebut akhirnya membuat nilai tukar dollar AS terhadap yen melemah. Pelemahannya cukup signifikan, yakni 51 persen dalam dua tahun setelah perjanjian Plaza Accord dilaksanakan. Defisit neraca transaksi berjalan AS menurun, bahkan pada bulan Maret 1991 AS kembali menikmati surplus neraca transaksi berjalan. Namun, bagi Jepang, kesepakatan Plaza Accord sepertinya lebih banyak membawa dampak negatif. Penguatan mata uang yen yang sangat signifikan dan terlalu cepat membuat daya saing produk ekspor Jepang menurun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jepang juga menurun tajam. Dari pertumbuhan ekonomi sebesar 7,2 persen pada triwulan IV-1985 turun menjadi 1,6 persen setahun kemudian. Dan hal inilah yang coba dicegah oleh pemerintah Cina.
Namun, seperti ketika menghadapi "perang ekonomi" AS-Jepang pada 1980-an, AS beru¬saha menekan Cina untuk menaikkan nilai mata uangnya. Dalam pertemuan tingkat tinggi AS-China akhir Juli 2009 lalu, pemerintah AS menuding rendahnya nilai mata uang Cina menyebabkan harga produk AS menjadi jauh lebih mahal, berbanding terbalik dengan harga-harga produk Cina yang jauh lebih murah. Mengantisipasi tekanan AS ini, Cina berupaya menyerang balik AS dengan menyu¬arakan perlunya mata uang alternatif dunia di luar dollar AS.
Dengan ungkapan lain, dinamika ekonomi Cina kini tengah mengalami pergeseran signifikan dari sistem ekonomi terpusat-terencana ke sistem ekonomi pasar yang berporos pada kedaulatan dan kreativitas individual; yang sesungguhnya menjadi ciri dari moda ekonomi masyarakat kapitalis. Dengan pergeseran ini, ruang partisipasi publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kian diperluas; di samping memanfaatkan etos Konfusianisme bangsa Cina yang ratusan tahun telah dikenal sebagai bangsa pedagang ulet. Seperti di kemukakan sosiolog Max Weber dan Robert Bellah, tradisi Konfusianisme (Cina) dan Tokugawaisme (Jepang) memiliki etos yang mirip dengan tradisi kapitalisme, yang menimba sumber inspirasi religiusitasnya dari nilai-nilai Protestanisme.
Namun, yang menganggumkan dari Cina, gerak menuju pun¬cak kekuatan ekonomi dunia justru di dimulai dari kendali rezim otoriter yang opresif dan anakronistik. Fenomena Cina jelas di luar kelaziman, amat berbeda dengan pengalaman negara-negara Eropa dan Amerika, dimana kemajuan ekonomi di negara-negara industri maju ini hanya tumbuh dan berkembang di bawah sistem politik de¬mokrasi. Pola di luar kelaziman ini juga kerap disebut banyak pihak sebagai "kapitalisme dengan didukung penuh negara" atau "pasar kapitalisme tanpa demokrasi" (China Modernizes: Threat to the West or Model for the Rest, 2008).
Proses demokratisasi di Cina rupanya mengambil jalannya sendiri, tidak dilakukan secara gegabah meniru Barat. Negara tetap memegang kendali secara solid, tetapi ruang gerak masyarakat untuk berusaha justru didorong dengan kebijakan desentralisasi daerah. Individu dan masyarakat didorong untuk mengembangkan "eko¬nomi inovatif". Mesin produktivitas Cina saat ini adalah buruh yang murah, inovasi, dan menggeliatnya kapitalisme dengan pangsa pasar yang sangat besar. Tidak mengherankan bahwa Cina juga dikenal sebagai tukang bajak kekayaan intelektual terbesar di dunia.
Meski mendatangkan keuntungan besar, barang bajakan dan tiruan akan mengancam Cina kalau dunia kehilangan kepercayaan. Dunia pun sekarang tengah berspekulasi, ke mana arah kemajuan Cina, apakah akan mengancam negara lain (terutama negara-negara Barat yang selama ini menjadi jantung kapitalisme dan menjadi hegemoni ekonomi global) atau mendorong kemakmuran dan perda¬maian dunia. Namun, perlu diakui, dalam tiga dekade terakhir Cina mampu mengentaskan 400 juta penduduknya (terutama para petani desa) dari lumpur miskin.
Yang pasti, sebagai bangsa multietnis dengan penduduk lebih dari 1,2 miliar, sulit bagi siapa pun untuk mewujudkan reformasi dan demokratisasi tanpa gejolak jika tidak ada strong leadership dan kepemimpinan berkarakter.

C. Dampak Ekonomi Global
Berdasarkan pada latar belakang dan paparan diatas, maka secara global, dampak yang ditimbulkan dari pengetatan mata uang Yuan di China dapat kategorikan sebagai berikut :
1. Labor Market
Sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk yang besar (sekitar 1,3 milyar) bukanlah perkara sulit bagi China untuk mendapatkan tenaga kerja yang potensial. Apalagi didukung dengan dunia pendidikan yang berkembang dengan pesat dan menghasilkan alumni yang mumpuni. Perekonomian dalam jangka panjang harus dengan investasi pendidikan yang tidak serta merta dirasakan manfaatnya saat ini tetapi dalam jangka waktu yang lama kedepan. Dalam ilmu ekonomi, jika jumlah tenaga kerja melimpah maka akan membuat tingkat pendapatan tenaga kerja akan turun. Dengan demikian, China dapat memproduksi barang dan jasa dalam jumlah besar dengan harga yang relatif murah karena perusahaan-perusahaan di China mempekerjakan tenaga kerja yang juga murah karena supply tenaga kerja yang demikian besar. Selain itu, semakin besar jumlah barang dan jasa yang diproduksi maka biaya perunit barang dan jasa tersebut akan semakin rendah. Disinilah keunggulan komparatif yang dimiliki negara China.
2. Struktur Perekonomian Negara
Struktur perekonomian negara China yang cenderung kapitalis walaupun dalam sistem politiknya adalah komunis membuat negara ini dianggap mampu menyatukan sesuatu yang sifatnya bertolak belakang. Peran negara dalam mengontrol kebijakan fiskal dan moneter baik yang kontraktif maupun ekspansif sangat determinan.
3. Financial Market
Laju Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk secara besar-besaran di China pada era tahun 1990 – 2000 mampu dikelola secara bijak oleh negara tersebut yang hasilnya sangat positif pengaruhnya terhadap perekonomian negara tersebut sampai sekarang. China menjadi salah satu negara tujuan investasi yang demikian besar apalagi beberapa perusahaan multinasional membangun pabriknya di China karena ketersediaan tenaga kerja yang demikian besar.
4. Goods Market
Perdagangan barang dan jasa di seluruh dunia hampir dikuasai oleh produk-produk buatan China yang sangat leluasa melenggang masuk ke negara lain di dunia. Apalagi beberapa kawasan telah melakukan perjanjian Free Trade Agreement (FTA) dengan China. Contoh paling anyar adalah CAFTA yang belakangan kemudian dianggap sangat merugikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini tidak terlepas dari biaya produksi produk China yang demikian murah bahkan jauh dibawah harga di negara yang menjadi tujuan ekspor produknya pada produk yang sifatnya subtitusi maupun komplemen.
5. Economic Growth
Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di China selama 10 tahun terakhir telah membuat kawasan regional Asia ikut meningkat tajam. Apalagi India ikut memberi andil dalam peningkatan ekonomi yang oleh sebagian pengamat dikatakan sebagai “kebangkitan regionalisme Asia” dimana pasar yang sangat besar dan mencapai 1,9 milyar orang apalagi banyak diwarnai oleh kalangan menengah yang memiliki tingkat pendapatan diatas rata-rata. Hal ini penting dalam pembangunan kawasan Asia yang belakangan banyak dilirik sebagai daya tarik investasi baru setelah krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan Kawasan Uni Eropa. Daya tarik tersebut dapat berupa pangsa pasar yang besar, ketersediaan tenaga kerja dan upah yang murah, serta iklim yang kondusif untuk berusaha.
6. Kinerja Ekspor
Setelah China menguasai pasar barang baik di regional Asia maupun secara global diseluruh dunia, praktis banyak negara yang mengalami deficit perdagangan dengan China. Bahkan, cenderung mematikan kinerja ekspor negara yang bersangkutan yang tentunya berimplikasi terhadap iklim investasi didalam negeri. Banyaknya perusahaan yang gulung tikar akibat merugi, PHK massal dibeberapa negara dan berujung pada tingginya tingkat pengangguran dinegara tersebut.
7. Indikator Makro
Yang termasuk dalam indikator makro adalah output aggregate yakni Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi dan pengangguran. PDB yaitu jumlah total barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sebuah negara dalam kurun waktu tertentu. Produk Domestik Bruto China sangat tinggi. Tingkat inflasi dan penggangguran di China bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah sehingga tidak terlalu mempengaruhi pendapatan nasionalnya.
8. Daya Saing
Daya saing barang dan jasa yang dihasilkan akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian. Jika ingin menguasai perdagangan barang dan jasa diseluruh dunia maka hal ini patut menjadi perhatian yang utama dan terutama. Daya saing produk di pasar global akan memberi pengaruh terhadap tingkat pendapatan suatu negara yang memproduksi barang/jasa tersebut. Daya saing produk China terutama dari sisi harga yang murah dan mutu yang kompetitif menjadikan barang China laris manis dipasaran dunia.
9. Trade
Lalu lintas barang/jasa yang pesat akan memberi pengaruh yang positif terhadap peningkatan produktivitas sebuah negara. Semakin ramai dan lancar lalu lintas itu maka dinamika perekonomian juga akan semakin membaik. Olehnya itu, beberapa negara kemudian membuat kesepakatan untuk menghilangkan barrier yang berpotensi mengurangi arus barang/jasa dari dan ke negara yang bersangkutan. Olehnya itu, China kemudian membuat kesepakatan berupa Free Trade Agreement (FTA) untuk menghindari barrier tersebut. Dampak yang terjadi adalah pesatnya arus barang/jasa yang baik dari China maupun kepada negara-negara lainnya di dunia.

D. ANALISA
Dari kondisi tersebut diatas, maka dapat diambil sebuah pelajaran bahwa pengetatan mata uang Yuan akan memberi dampak ekonomi yang positif bagi negara China yang terlihat dari indikator makroekonomi berupa Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat Inflasi dan tingkat pengangguran, tetapi akan sangat merugikan negara lain sebagai mitra dagangnya. Selain itu, dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pengetatan mata uang Yuan tersebut berdampak besar terhadap labor market, struktur perekonomian negara, financial market, goods market, economic growth, kinerja ekspor, daya saing, stabilitas makro dan perdagangan dunia secara global. Semua ahli ekonomi tentu akan sepakat bahwa dalam kesepakatan perdagangan antar negara tidak boleh ada negara yang sangat diuntungkan dan disisi lain negara yang lainnya akan menderita banyak kerugian. Olehnya itu perlu dilakukan reagreement yang menempatkan kedua belah pihak (negara) yang terlibat dalam sebuah kesepakatan perdagangan dalam posisi yang setara dan saling menguntungkan.

Bahan Bacaan :
1. Mas Wirgrantoro Roes Setiyadi, . Di Balik Sukses China dan India
2. Bactiar Hasan Miraza, Penetrasi Ekonomi China
3. Starberita, 2010. China Akan Pertahankan Kebijakan Mata Uang
4. Berita2.com.2009. China Kalahkan Kekuatan Ekonomi Jepang Dua Tahun Lagi
5. Jurnal Sosial Demokrasi, 2010. Perdagangan Bebas Asean – China; Berdagang Untuk Siapa?
6. Rizki E. Wimanda & Akhis R. Hutabarat, 2005. Dampak Relaksasi Mata Uang China Yuan dan Malaysia Ringgit Terhadap Perekonomian Indonesia. Occasional Paper.
7. MedanBisnis. Apresiasi Yuan Akan Tingkatkan Perdagangan China. Edisi 29 September 2011.

OPTIMISME PENURUNAN IMPOR PRODUK PERTANIAN SECARA SIGNIFIKAN DI TAHUN 2014

Jika kita berbicara tentang produk pertanian, maka hal yang pertama terpikirkan adalah masalah pangan. Ketahanan pangan penting untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Undang – Undang Nomor 7 1996 Pasal 1 ayat 17 menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1992, ketahanan pangan adalah akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Sementara dalam World Food Summit tahun 1996, ketahanan pangan disebut sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat.
Menurut Kementrian Pertanian dalam Workshop Pengembangan Ekonomi Indonesia, Indonesia memiliki lahan baku 12.000.000 ha. Pada tahun 2015 Penduduk Indonesia sudah mendekati angka 275.000.000 x 139 kg kebutuhan beras pertahun sekitar 39.000.000 ton beras atau setara dengan 78.000.000 gabah kering panen. Pencapaian 12.000.000 ha lahan baku dengan membuka lahan baru seluas 5000 ha memerlukan investasi kurang lebih 250 triliun. Tanpa mengikutsertakan pihak BUMN , koperasi , swasta sulit tercapainya. Perluasan lahan baku sudah merupakan kewajiban mendesak untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.
Dalam workshop tersebut diperoleh kesepakatan antara pemerintah dan swasta untuk membentuk Farm Food Estate (FFE) sebagai salah satu jalan utama untuk mengamankan pangan nasional dengan melakukan ekstensifikasi yakni pembangunan lahan baru (diluar Pulau Jawa/diluar lahan teknis) dan intensifikasi melalui peningkatan produksi dengan pengelolaan manajemen terpadu (di Pulau Jawa/lahan teknis) dengan peran BUMN/BUMD.
Sesuai dengan prioritas pembangunan dalam Kabinet Indonesia Bersatu – II, maka pembangunan bidang pangan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan melanjutkan revitalisasi pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Pada periode 2010-2014 ditargetkan peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada tahun 2014.
Untuk itu, pemerintah mengambil langkah – langkah penting dengan koordinasi lintas sektoral sehingga kondisi pangan nasional dapat terjaga terutama swasembada pangan seperti di tahun 1984. Namun, kondisi iklim dan cuaca yang ekstrem seperti sekarang membuat pemerintah mengambil kebijakan dengan memantapkan peran stakeholder. Hal ini dtindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 kepada Menteri Pertanian dan kementrian terkait lainnya dengan melakukan program kegiatan berupa :
1. Melakukan analisis resiko dampak iklim ekstrim terhadap produksi dan distribusi gabah/beras serta mendiseminasikan informasi kepada petani;
2. Meningkatkan luas lahan dan pengelolaan air irigasi untuk pertanian padi dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi iklim ekstrim
3. Meningkatkan ketersediaan benih, pupuk, dan pestisida yang sesuai, baik dalam jenis, mutu, waktu, lokasi, dan jumlah
4. Meningkatkan tata kelola usahatani, pengendalian OPT, penanganan bencana banjir, dan kekeringan pada lahan pertanian padi
5. Menyediakan dan menyalurkan bantuan benih, pupuk, dan pestisida secara cepat serta bantuan biaya usaha tani, bagi daerah yang mengalami puso dan terkena bencana
6. Meningkatkan kinerja petugas lapangan dalam mengantisipasi dan melaksanakan respon cepat dampak kondisi iklim ekstrim
7. Meningkatkan alat dan mesin pertanian, baik dalam jumlah maupun mutu untuk mempercepat pengelolaan usahatani padi
8. Meningkatkan kegiatan pasca panen untuk mengurangi kehilangan hasil dan penurunan mutu gabah/beras
9. memperkuat cadangan gabah/beras Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
10. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan cadangan pangan, terutama dengan memanfaatkan sumber pangan lokal.
Pada akhirnya dengan 10 program utama Kementrian Pertanian ini, diharapkan dapat mengamankan produksi beras dalam negeri melalui antisipasi serta respon cepat terhadap perubahan iklim ekstrim yang dilakukan secara terkordinasi dan terintegrasi dalam rangka ketahanan pangan khususnya ketersediaan beras bagi masyarakat di tanah air terutama kemandirian pangan dengan optimisme di tahun 2014 nanti ketergantungan impor pertanian akan serta merta mengalami penurunan yang signifikan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, Bambang Brojonegoro mengemukakan share sektor pertanian umum terhadap PDB pada tahun 2010 sebesar 2,9% dan akan meningkat menjadi 3,6% di tahun 2011. Optimisme ini didukung dengan peningkatan produksi pangan nasional. Sementara target pertumbuhan sector pertanian di tahun 2011 sekitar 4,4% - 4,6%. Sedangkan kebijakan belanja infrastruktur tahun 2011 salah satu sasarannya adalah mendukung ketahanan pangan nasional dengan indikator meningkat dan optimalnya layanan irigasi dan rawa seluas 3, 45 juta hektar melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi masing – masing 56 ribu hektar dan 161 ribu hektar. Kebijakan pemerintah untuk memitigasi gejolak harga pangan adalah dengan membuat kebijakan perberasan dan kebijakan holtikultura. Kebijakan perberasan melalui peningkatan produksi padi 2011 sebesar 7 % menjadi 70,6 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau 40 juta ton beras melalui : a) peningkatan produktivitas antara lain komunikasi dan informasi iklim, pendampingan, penyuluhan, optimalisasi penerapan teknologi, pengendalian hama dan banjir, subsidi puku dan benih dan b) peningkatan luas tanam minimal 200.000 hektar diluar Pulau Jawa khususnya di Papua (merauke), Maluku (Seram, Buru) Kalimantan Tengah (Kapuas) dan Kalimantan Barat. Selain itu, penguatan cadangan beras pemerintah pada tahun 2011 ditargetkan 3,5 juta ton (2,5 juta ton kualitas medium dan 1 juta ton kualitas premium) melalui pengadaan BULOG. Kebijakan holtikultura, beberapa agenda telah mendapat persetujuan anggaran antara lain gerakan pertanian di lahan pekarangan, pengembangan kawasan dan sentra produksi, shading net untuk pembenihan dan penangkaran dengan tujuan meminimalkan kerusakan di tingkat petani dan pengendalian hama.
Untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, menurut Prabowo (2007), ada sejumlah skenario, diantaranya adalah bahwa pemerintah harus menggenjot penambahan luas area panen dari yang sekarang sekitar 11,84 juta ha menjadi 22,95 juta ha, atau naik 11,11 juta ha dalam waktu 23 tahun. Ini berdasarkan asumsi rata-rata produktivitas padi tetap, yaitu 4,7 ton per ha. Hal ini memang tidak mudah, mengingat bahwa sekarang rasio jumlah penduduk dibandingkan luas lahan sawah sekitar 360 meter persegi per orang dan kecenderungannya terus menurun karena jumlah penduduk terus bertambah. Dengan luas lahan pertanian beririgasi sekitar 7,4 juta ha (angka ini lebih tinggi dari data Departemen Pekerjaan Umum/PU), jika Indeks Penanaman (IP) rata-rata nasional 2 kali, maka luas lahan yang tersedia untuk tanaman padi akan sekitar 14,8 juta ha. Apabila produktivitas per ha rata-rata nasional 4,7 ton, maka total produksi padi di Indonesia bisa mencapai 69,56 juta ton GKG.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal SDA yang dikutip oleh Damardono (2008), rencana pembangunan jaringan irigasi baru tahun 2008 terluas di Nusa Tenggara Timur (8.062 ha), disusul Sumatera Selatan-Bangka Belitung (6.890 ha), Sulawesi Selatan (6.207 ha), dan Nanggroe Aceh Darussalam (4.807 ha). Papua dan Kalimantan merupakan dua wilayah harapan untuk membuka lahan pertanian baru dan oleh karena itu membutuhkan irigasi, karena lahan yang dapat digunakan untuk pertanian masih snagat luas sementara jumlah penduduknya relatif masih sedikit sehingga rata-rata petani bisa memiliki lahan 1-2 ha.
Selain itu, dalam mencapai ketahanan pangan, Indonesia telah berhasil mengembangkan dan melepas berbagai varietas unggul padi, jagung, kedelai, dan memanfaatkan cadangan plasma nutfah untuk talas, ubi kayu, dan mengembangkan bibit unggul hasil rekayasa genetika pisang, kedelai, kacang hijau, manggis, nenas, dan pepaya. Telah dikembangkan juga teknik-teknik pemuliaan ternak untuk mendapatkan varietas sapi unggul. Untuk bidang
peternakan, telah berhasil dikembangkan vaksin untuk ternak, serta untuk meningkatkan keberhasilan Radioimmunoassay (RIA) inseminasi buatan, dan berbagai suplemen pakan multi nutrisi.
Prioritas Kabinet Indonesia Bersatu-II, Kontrak Kinerja Menristek, dan Jakstranas Iptek 2010-2014 dalam bidang ketahanan pangan yang dituangkan dalam program prioritas meliputi pembangunan dalam aspek - aspek (1) Lahan, pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian; yang meliputi penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal, penertiban serta optimalisasi pertanian baru seluas 2 juta hektar, penggunaan lahan terlantar; (2) Infrastruktur; meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya; (3) Penelitian dan pengembangan; meliputi upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi; (4) Investasi, pembiayaan, dan subsidi; meliputi dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri pertanian berbasis
produksi lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih kualitas unggul teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau; (5) Pangan dan gizi; meliputi peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui pola pangan harapan; (6) Adaptasi perubahan iklim; meliputi pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.
Tema pengembangan riset dan perekayasaan teknologi untuk mencapai ketahanan pangan nasional difokuskan pada 5 (lima) tema utama riset, yaitu (1) perluasan lahan produksi; (2) pengurangan kehilangan hasil (yield loss); (3) peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan; (4) peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan; dan (5) adaptasi dan antisipasi sistem pangan terhadap perubahan iklim.
Salah satu potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah lahan rawa yang luasnya mencapai 33,4 juta hektar, yang terdiri dari rawa pasang surut seluas 20 juta hektar, dan rawa lebak seluas 13,4 juta hektar. Lahan rawa ini antara lain dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi yang membutuhkan banyak air dan budidaya ikan yang tahan hidup pada lahan yang sub-optimal. Teknologi perbaikan kualitas lahan perlu dikembangkan untuk mengatasi kendala fisika/kimia lahan ini agar dapat menjadi produktif untuk budidaya tanaman, budidaya hijauan makanan ternak, dan budidaya ikan (serta biota lainnya) air tawar, air payau, air salin pada lahan sub-optimal.
Dengan berbagai program pemerintah dan peluang serta potensi yang bisa di manfaatkan untuk kemandirian pangan seperti diatas, maka di harapkan di tahun – tahun mendatang ketergantungan impor terhadap produk pertanian akan menurun. Olehnya itu, diperlukan upaya maksimal pemerintah dalam melakukan kegiatan yang berorientasi pada kemandirian pangan dan pemenuhan pangan dengan kemampuan sendiri serta tidak tergantung pada pasar internasional. Dengan demikian, optimisme penurunan impor produk pertanian pada tahun 2014 akan turun secara signifikan bukanlah mimpi belaka.

Bahan Bacaan
1. Bambang Brodjonegoro, 2011. Proyeksi Ekonomi Tahun 2011 dan Tantangan jangka Menengah, Makalah Seminar Proyeksi Ekonomi Tahun 2011 dan Tantangan jangka Menengah, FE UI
2. http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/0A30C499-7B24-4011-B2E6-4D6EC8201832/21374/Suplemen1.pdf
3. http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-3024-01082008.pdf
4. http://www.ekon.go.id/media/documents/2011/04/25/t/e/tek_0411_design_final.pdf
5. http://123.255.206.146:82/hasil-kegiatan/Permintaan%20beras.pdf
6. Kementrian Perekonomian Republik Indonesia, 2011. Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia, Workshop.
7. Lampiran Keputusan Menetri Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010. 2010 Agenda Riset Nasional 2010 – 2014. Kemenristek.

REVIEW SEMINAR PELUANG DAN TANTANGAN EKONOMI INDONESIA 2011

Dalam lembaran fakta Asian Development Bank (ADB) disebutkan bahwa Indonesia telah mengalami ekspansi ekonomi yang kuat sejak pulih dari krisis keuangan yang melanda Asia pada tahun 1997. Ekonomi mengalami pertumbuhan paling tinggi selama sepuluh tahun terakhir yaitu sebesar 6,3 % pada tahun 2007 dan menunjukkan angka yang mengesankan yaitu sebesar 4,5 % pada 2009 yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja terbaik dalam resesi global.
Untuk tahun 2011 sendiri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melakukan forecasting dengan membuat sketsa arah kebijakan fiscal 2011 sebagai berikut :
a. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan 2011
- Pembangunan Kesejahteraan
- Pembangunan Demokrasi
- Penegakan Hukum
b. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui empat pilar utama Pembangunan Nasional
- Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Pro Growth)
- Menciptakan dan memperluas lapangan kerja (Pro Job)
- Memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (Pro Poor)
- Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (pro Environment)
Sementara untuk strategi kebijakan fiskal yang dilakukan adalah dengan membuat keseimbangan antara konsolidasi fiskal dan stimulus fiskal. Selain itu kebijakan fiskal yang ekspansif dengan proyeksi defisit 2011 sebesar 1,8 % dari Produk Domestik Bruto.
Pemerintah kemudian menetapkan sasaran ekonomi makro 2011 dengan sasaran utama : pertumbuhan ekonomi 6,4 %, nilai tukar Rp. 9.250/US$, inflasi sebesar 5,3 %, suku bunga SBI 3 bulan sebesar 6,3 %, harga minyak US$ 80/barel dan lifting minyak 0,970 juta barel/hari.
Untuk target pertumbuhan PDB pengeluaran 2011, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan proyeksi, yakni pada konsumsi masyarakat sebesar 5,3 - 5,5 %, konsumsi pemerintah 6,3 – 6,5 %, Investasi sebesar 11,0 – 11,2 %, ekspor 11,3 – 11,5 % dan impor 12,5 – 12,7 %. Sementara target pertumbuhan sektoral 2011, pada indsutri pengolahan sebesar 4,4 – 4,6 %, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 4,4 – 4,6 %, perdagangan, hotel dan restoran diharapkan mencapai 7,4 – 7,6 % serta pertambangan dan penggalian 3,5 – 3,7 %. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan memperoleh perhatian serius pemerintah sebagai sasaran pembangunan dengan masing-masing ditetapkan sebesar 7,0 % dan 11,5 – 12,5 %.
Menilik dari proyeksi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan umum bahwa, keinginan pemerintah untuk menyejahterahkan masyarakat Indonesia secara luas dan universal akan dapat tercapai melalui program-progran ekonomi jangka pendek, menengah dan panjang. Namun, kita sangat berharap bahwa ekspor kita harusnya selalu lebih tinggi daripada impor kita dan tidak seperti apa yang terjadi selama ini.
Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan di berbagai sektor seperti perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, belanja pemerintah pusat, belanja infrastruktur, perbaikan kesejahteraan masayarakat dengan meminimalkan pengangguran dan kemiskinan, dan pembiayaan anggaran termasuk utang negara dan sebagainya.
Hal – hal lain yang patut diperhatikan pemerintah adalah kenaikan harga minyak dunia yang akan mempengaruhi harga pangan dunia. Kenaikan harga pangan dunia akan memicu kenaikan inflasi domestik. Selain itu faktor negatif yang turut mendorong kenaikan inflasi adalah adanya gangguan iklim, pemberlakuan pembatasaan penggunaan BBM bersubsidi, meningkatnya ekspektasi inflasi dan kenaikan harga komoditas internasional. Sedangkan faktor positif yang menurunkan inflasi adalah diantaranya apresiasi nilai tukar rupiah terhadap US$, musim panen yang sudah mulai berlangsung, pembatalan kebijakan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) beras, mitigasi potensi gejolak pada komoditas pangan. Kebijakan pemerintah untuk meredam gejolak harga pangan dengan melakukan kebijakan perberasan, kebijakan holtikulutura, dan kebijakan pendukung lainnya berupa pembuatan regulasi tentang penghapusan bea masuk dan alokasi dana cadangan yang di fokuskan untuk pangan.
Sedangkan untuk prioritas naasional pada 2010 – 2014 adalah pada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, ikilim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreativitas dan inovasi tinggi.
Untuk mendukung program-program prioritas pemerintah tersebut diatas maka dibutuhkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terwujud kebersamaan dalam pembangunan dan pemerintahan yang stabil dan beerkelanjutan. Selain itu, kesediaan negara - negara donor dan Lembaga Internasional semacam Bank Dunia, IMF dan ADB dalam memberikan pinjaman lunak untuk membiayai proses prmbangunan itu sendiri masih tetap dibutuhkan. Olehnya itu, pemerintah perlu melakukan hubungan baik dengan negara – negara dan lembaga yang bersangkutan sehingga proses pembangunan dan pemerintahan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.



Bahan Bacaan :
Asian Development Bank, 2009. Asian Development Bank and Indonesia, Lembar Fakta. Bahan tambahan dalam Seminar Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia tahun 2011. FEUI.
Bambang P.S. Brodjonegoro, 2011, Proyeksi Ekonomi Tahun 2011 dan Tantangan Jangka Menengah oleh Kementrian Keuangan. Makalah dalam Seminar Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia tahun 2011. FEUI.
Edimon Ginting & Priasto Aji, 2011, Macroeconomic Outloook and Medium – Term Challenges. makalah dalam Seminar Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia tahun 2011. FEUI.

PRIVATISASI : KEBAIKAN DAN KEBURUKANNYA

Ada beberapa kajian penting tentang privatisasi yang beberapa periode belakangan ini menjadi pembicaraaan hangat di dalam masyarakat. Ada yang berpendapat tentang perlunya campur tangan pihak ketiga dalam segala hal dalam kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan review terhadap jurnal yang diterbitkan oleh Proggressive States Network yang mengangkat tema tentang, Privatization in The Dark, disini dikemukakan bahwa privatisasi telah menjadi sesuatu hal yang patut untuk dipertimbangkan kembali. Hal ini terjadi karena dibeberapa Negara Bagian Amerika yang menjadi fokus kajiannya, sistem pelayanan publik justru terganggu dengan adanya privatisasi tersebut.
Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa seperti yang terjadi di Negara Bagian Texas yang kemudian dibatalkannya kesepakatan antara pemerintah Negara Bagian Texas dengan Accenture dimana ada keinginan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat namun yang terjadi kemudian adalah puluhan ribu anak-anak kemudian kehilangan perhatian dari rumah sakit dan pelayanan kesehatan akibat daripada kesalahan manajemen secara keseluruhan.
Selain itu, menurut jurnal tersebut terjadi kekurangan data tentang privatisasi itu sendiri dan proses yang tidak transparan dalam pengelolaannya.
Banyak kegagalan dari privatisasi yang terjadi didepan mata terjadi dengan cepat. Ada data yang faktual tentang keuntungan dan biaya yang harus dikeluarkan dari privatisasi pada beberapa studi empiris yang mengarah pada kurangnya data terhadap proses privatisasi itu sendiri. Laporan yang dikeluarkan secara sistematis menjadi bias ketika mereka fokus pada program yang secara politis di privatisasi walaupun mereka memiliki data yang jelas apabila hal itu tidak diprivatiasi tapi yang terjadi malah mereka kekurangan baseline dalam melakukan perbandingan yang akurat.
Seperti pada program-program pemerintah dan perlindungan terhadap pelayanan publik, biaya yang dikeluarkan oleh negara bagian tetap sedikit lebih besar ketika dibandingkan apabila hasil tersebut dikerjakan sendiri oleh aparatur pemerintah. Banyak dari pimpinan negara bagian memiliki informasi yang kurang untuk menilai apakah program yang dilakukan dalam privatisasi tersebut apakah sukses atau tidak. Hal yangt sering terjadi adalah para pimpinan dan peneliti tidak mampu memberikan perbandingan terhadap privatisasi dibeberapa sektor jika dibandingakan antara negara bagian untuk mendapatkan formula yang paling tepat untuk memberikan pelayanan public terbaik. Keterbatasan data yang tersedia mendorong negara bagian untuk mengesahkan Undang-Undang tentang keterbukaan terutama penggunaan anggaran yang telah diberikan kepada pihak ketiga dalam melakukan program-programnya.
Selain itu, ternd privatisasi telah mengalami pasang surut sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa tujuan daripada jurnal dan laporan ini yang pertama adalah memberikan pencerahan terhadap masalah data privatisasi dan kemudian ketidaksempurnaan dari data yang tersedia, mengarahkan penelitin pada adanya trend privatisasi pada beberapa negara bagian dan memberikan pencerahan terhadap masalah-masalah yang berhadapan dengan proses tersebut. Laporan digunakan untuk menyediakan data antar negara bagian untuk memberikan catatan terhadap informasi yang kita miliki terhadap data privatisasi. Satu hasil yang bisa jadi patokan adalah bahwa beberapa negara bagian yang sering diberitakan tentang proses privatisasi mereka seperti Texas yang memiliki level privatisasi di beberapa sektor, tapi juga pada Negara Bagian New Jersey yang memiliki reputasi ideology yang liberal.
Dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa negara bagian seperti yang dikemukakan dalam jurnal tersebut dinyatakan bahwa adanya jebakan privatisasi itu sendiri.
Beberapa waktu yang lalu, sejarah privatisasi telah memberikan gambaran kepada kita betapa banyaknya masalah dalam proses privatisasi itu sendiri, karena adanya potensi korupsi dan sistem keterbukaan demokrasi kepada masyarakat secara umum, ketika contoh khusus ini mengilustrasikan betapa berbahanya privatisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pertanggungjawabannya secara demokratis, faktanya adalah, seperti yang akan didiskusikan pada laporan selanjutnya adalah bahwa banyak proses privatisasi yang telah dilakukan hanya memberikan sedikit keuntungan kepada masyarakat secara keseluruhan.
Hal lain yang dikemukakan dalam jurnal tersebut menyangkut privatisasi adalah adanya kerugian anggaran pada masing masing negara bagian yang melakukan praktek privatilasi tersebut dan menurunnya tingkat pelayanan kepada masyarakat.
Kasus yang terjadi di Texas adalah contoh yang baik akan hilangnya anggaran dan berkurangnya kualitas pelayanan akibat daripada privatisasi itu sendiri. Birokrasi pemerintahan merasa sangat malu dengan program efisiensi yang mereka ingin lakukan melalui privatisasi itu sendiri. Anggaran membengkak tapi sekitar 30.000 anak kehilangan program asuransi mereka akibat dari buruknya administrasi. Akhirnya, administrasi kembali dilakukan dari awal dan kontrak privatisasi kemudian dibatalkan. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa privatisasi tidak selamanya menjadi baik.
Kesalahan dalam melakukan privatisasi juga mendapat perhatian dalam penulisan jurnal tersebut dimana karena adanya kesalahan dalam mengelola privatisasi menyebabkan kehilangan tenaga ahli dalam melakukan pekerjaannya.
Apa yang harus dilakukan negara dalam mengawasi pekerjaan swasta yang menangani privatisasi tersebut? Hal ini menjadi pertanyaan mendasar dalam mengambil langkah selanjutnya untuk mengurangi resiko kegagalan dan hilangnya anggaran.
Yang terjadi di Boston juga bisa menjadi patokan dimana kasus meninggalnya ahli motor Milena Del Valle karena pengerjaan proyek yang asal-asalan serta menimbulkan kecurigaan tersendiri. Bahkan Senator Marc R. Pacheco mengatakan bahwa masalah privatisasi adalah seperti mencari kutu diantara bulu bulu raksasa yang besar.
Ternyata, penjualan asset publik kepada sector swasta dalam bentuk privatisasi menurut jurnal ini adalah hanya untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek.
Ketika aset publik sudah diswastanisasi, maka kekhawatiran lain yang akan terjadi adalah akan hilangnya potensi ekonomi berupa pembayar pajak. Seperti yang terjadi terhadap pengelolaan jalan tol di Indiana dengan kontrak kerja selama 75 tahun dengan nilai US$3.8 juta maka akan menghilangkan pendapatan pemerintah dari retribusi terhadap kendaraan yang keluar masuk jalan tol tersebut dalam beberapa generasi. Suatu estimasi menggambarkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh swata akan kembali dalam masa 17 tahun dan akan memberikan keuntungan US$ 21 juta dalam kurun waktu 69 tahun.
Selain itu dalam privatisasi pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terhadap pelaksanaan layanan public menjadi berkurang. Tanggungjawabnya kemudian beralih kepada swasta yang menguasai asset pemerintah tersebut.
Hal ini terjadi karena swasta yang mengelola pelayanan publik akan melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahannya termasuk diantaranya adalah kontrak kerja bagi para karyawannya. Mereka bisa saja melakukan proses tenaga kontrak dan bukan tenaga yang full time, sehingga boleh jadi suatu waktu akan banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang sangat bertentangan dengan kebiasaan pemerintah jika dikelola sendiri oleh pemerintah yang bersangkutan.
Termasuk diantaranya adalah privatisasi terhadap pengelolaan penjara dan kepolisian maka akan menimbulkan riak yang sangat berbahaya ditengah masyarakat karena hukum hanya akan berpihak pada meraka yang memiliki usaha privatisasi ini.
Selain itu, ketika ada surat kabar yang memberitakan mismanajemen pada pengelolaan jalan tol di Indiana beserta seluruh kebaikan dan keburukan privatisasinya, maka pengusaha swasta yang menguasainya kemudian membeli aset perusahaan surat kabar yang bersangkutan untuk meredam idealismenya yang tentunya akan mengekang demokrasi karena keterbatasan pers dalam mengungkap kebenaran secara ideal. Selain itu akan membuat para politisi di negara bagian yang bersangkutan akan berupaya menguasai media yang bersangkutan untuk menjadi corong politiknya dengan tentunya ada imbal jasa yang diberikan kepada perusahaan tol yang bersangkutan.
Faktor lain yang juga ikut member pengaruh adalah adanya peluang untuk melakukan korupsi pada saat proses privatisasi berlangsung, mulai dari perencanaan samapi dengan penandatangan kontrak dimulainya pengalihan asset dari pemerintah kepada swasta pemenang tender.
Kekuatiran yang signifikan terjadi apabila terjadi kontrak antara pihak pemerintah dengan pihak swasta untuk mengelola sebuah usaha untuk diprivatisasi adalah adanya peluang untuk korupsi.
Hal yang terjadi juga di Negara Bagian Texas sebagai contohnya dimana mantan Deputi Bidang Kesehatan kemudian memperoleh keuntungan yang besar dengan mendirikan perusahaan yang bekerjasama dengan pihak swasta tadi yang memenangkan tender tersebut.
Banyak orang menilai seperti yang di kemukakan oleh jurnal ini bahwa kegagalan utama dari privatisasi adalah adanya uang yang beredar yang bebas dari pungutan pajak.
Dengan melihat semua jebakan ini, maka tidak mengejutkan bahwa semua kesalahan akan diberikan kepada pelayanan publik yang dijual kepada swasta akan mengakibatkan terhindarnya yang bersangkutan dalam membayar pajak. Seperti yang dilansir oleh harian Austin Statesman mengatakan bahwa pengalaman yang diberikan oleh Accenture telah mengajarkan kepada kita bahwa legislator harusnya mendengarkan kata hatinya. Pegawai pemerintah ternyata lebih baik dalam mengerjakan administrasi dibandingkan ketika pekerjaan tersebut diberikan kepada swasta untuk mengelolanya. Selain itu, privatisasi tidak akan menjamin untuk mendapatkan pembayar pajak yang lebih baik.
Sebuah analisis terakhir dibuat setelah dipelajari selama 20 tahun bahwa kegagalan daripada privatisasi adalah berkurangnya kualitas layanan publik. Bahkan lebih dari separuh kasus proyek yang diajukan tidak memberikan keuntungan apa-apa. Kemudian beberapa studi mencatat, para analis hanya melihat perbedaan yang kecil antara sektor swasta dengan sektor pemerintah.
Kemudian beberapa studi lanjutan dilakukan untuk menganalisa beberapa privatisasi yang dilakukan di negara bagian lain. Tahun 1996 GAO menemukan bahwa tidak ada perbedaan biaya yang mendasar antara penjara yang dikelola oleh pemerintah dengan penjara yang dikelola oleh sektor swasta terutama kurangnya informasi untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Pada tahun 1997 sebuah studi dilakukan oleh US Attorney General menemukan bahwa hanya sedikit sekali keuntungan dari penjara yang diprivatisasi. Selain itu, sebuah studi yang dirilis oleh Rand Corporations pada tahun 2007 menemukan bahwa privatisasi sekolah di Philadelphia tidak lebih baik dalam meningkatkan nilai siswa apabila sekolah tersebut dikelola oleh pemerintah.
Paul C. Light, seorang dosen di Universitas New York mengatakan bahwa tidak ada data yang jelas yang menggambarkan bahwa privatisasi telah lebih baik dan lebih efisien daripada dikelola sendiri oleh pemerintah.
Selain itu, data – data tentang privatisasi itu sendiri dianggap oleh jurnal ini kurang dipublikasikan kepada masyarakat di semua negara bagian. Hal ini memungkinkan terjadinya penggelapan dan proses korupsi.
Ketika banyak kaum conservatif di Amerika yang menggambarkan hasil studi mereka tentang betapa banyaknya keuntungan yang diperoleh melalui privatisasi, maka banyak dari kalangan intelektual mengatakan secara jujur bahwa, terutama pada proses privatisasi dalam sebuah negara bagian ternyata sangat kurang data base yang mengungkapkan tentang proses privatisasi itu sendiri dan studi yang telah dilakukan ternyata sangat sedikit dan dianggap sebagai sebuah lelucon ketika diperbandingkan antara masing-masing negara bagian dari sisi hasil studi yang bersangkutan.
Karena begitu banyak peneliti yang memilki agen yang sangat berkualitas untuk melihat privatisasi dalam bentuk studi yang mereka lakukan, menyatakan bahwa efisiensi akan meningkat jika kita bisa memberikan atensi yang lebih besar pada apa yang kita fokuskan untuk dilakukan.
Distrosi dan bias dalam kasus privatisasi karena kurangnya data: hal lain yang bisa ditambahkan ketika adanya privatisasi adalah bahwa terjadinya disfungsi dari kantor-kantor pelayanan publik karena alasan politik yang menempatkannya sebagai hal yang penting dan terpenting. Jadi akan ada keuntungan dari efisiensi ketika hal ini dilakukan pada awal dengan secara rutin melakukan proses kontrak dan bukan berawal dari baseline yang sama.
Mathematics Policy Research (MPR) menyatakan dalam sebuah studinya bahwa penelitian yang dilakukan terhadap privatisasi yang dilakukan oleh layanan publik sangat terbatas, tapi pada biaya sepertinya ada pembauran antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan biaya yang dikeluarkan oleh swasta adalah sama, walaupun demikian, para pakar menyatakan bahwa analisa ini adalah bias terutama pada sektor privatisasi karena privatisasi hanya terjadi jika layanan public yang ada sangat tidak efektif, asalkan suatu poin perbandingan bahwa tidak akan ada kesepakatan dalam mengelola layanan public.
Negara tidak melakukan publikasi laporan dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, kecuali hasil-hasil studi yang bias dan tidak ada penelitian yang memberikan data alternatif yang memberikan informasi di masing – masing negara bagian yang komprehensif tentang mekanisme kontrak dan efek jangka panjang yang bisa memberikan gambaran secara menyeluruh tentang analisa antar negara betapa efektifnya privatisasi tersebut.
Bahkan ada satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga, bahwa baik konservatif maupun liberal, pro privatisasi maupun yang kontra, yang dapat memberikan pernyataan secara jujur bahwa keputusan untuk melakukan privatisasi pada sebuah negara tanpa adanya ketersediaan data yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan bahwa privatisasi itu menguntungkan.
Walaupun demikian, menurut jurnal ini, ada negara bagian yang tetap menyediakan data tentang semua privatisasi yang dilakukan oleh negara bagian yang bersangkutan.
Data terbaik yang tersedia menyangkut privatisasi didapatkan oleh Council State Governments yang telah melakukan survey pada 1997 – 2002 dan selain itu yang dikeluarkan oleh American State Administration Project, sebuah konsorsium akademis yang telah melakukan survey pada 1998 dan 2004. Tiap – tiap survey tersebut menemukan bahwa tidak ada satupun Negara bagian yang bisa memberikan gambaran dan analisis secara lengkap dan akurat tentang privatisasi di beberapa negara bagian. Mereka justru memberikan gambaran yang lebih luas tentang adanya trend perbaikan layanan tertentu di pemerintahan.
Echoing Warner mengatakan bahwa ada beberapa bagian survey yang dilakukan di beberapa negara bagian telah menampakkan bahwa pengalaman administrasi public dan penelitian yang memerlukan kontrak adalah sebuah anekdot, kasus yang spesifik dan kadang kala memiliki fokus yang sempit. Bahkan dalam laporan Council On State Governments mengatakan bahwa nampaknya tidak ada konsensus tentang efektivitas dari privatisasi selain daripada kurangnya data empiris seperti kompleksitas isu privatisasi itu sendiri.
Meskipun kedua laporan tersebut memperoleh data buat mereka sendiri tentang proses kontrak, jawaban biasanya berdasar pada perbedaan methodology internal untuk mengukur hasil disetiap lembaga survey, mereka membuat sendiri tentang efisiensi yang didapatkan dengan membandingkan apa yang terjadi antar negara. Banyak negara mengakui bahwa mereka tidak memilki ukuran yang jelas apakah mereka akan memiliki simpanan atau untuk melakukan kontrak seperti yang didapatkan oleh Council On State Governments bahwa hal yang menarik yang didapatkan dari survey bahwa banyak pimpinan lembaga tidak dapat menyediakan estimasi adanya keuntungan dari adanya privatisasi. Walaupun demikian, pegawai pemerintah tetap melanjutkan privatisasi meskipun menyadari bahwa sektor swasta lebih banyak yang merugikan.
Kurangnya kejujuran dalam mengungkap hasil studi tentang privatisasi di lembaga pemerintah dianggap tidak mengejutkan karena menurut Deborah Auger dalam surveinya menegaskan bahwa “Karena inisiatif proses kontrak dan privatisasi berdasar pada pertimbangan akan biaya yang di belanjakan dari tabungan yang ada, proses supervisi dan kemampuan kontraktor untuk memperkirakan fungsi seringkali kekurangan staf dan anggaran oleh lembaga pemerintah. Selain itu, reponden dari negara juga mengakui bahwa standar kemampuan telah digunakan dalam proses kontrak seringkali kurang berkembang, tidak cukup dan mengandung bahaya.
Sebagaimana catatan diatas, kontrak seringkali telah dilakukan oleh para ahli dengan menggunakan analisis terbaik terhadap kualitas layanan dan standar efisiensi yang dipertahankan, membuat apa yang disebut sebagai “Hollow States” di beberapa lembaga sebagai alat untuk mengawasi kemampuan kontraktor tersebut tidak ada sama sekali.
Pada sisi lain, meskipun banyak lembaga yang membuat laporan tentang penambahan penggunaan kontrak di beberapa survey ini, Mildred Warner menemukan bahwa seringkali hal yang tidak dilaporkan adalah bahwa pada lembaga yang sama biasanya melakukan mekanisme kontrak yang dulunya dilakukan dengan privatisasi menjadi kondisi saat ini dimana kemampuan pemerintah saat privatiasi tersebut gagal. Kegagalan yang cepat ini, adalah usaha untuk keluar dari kontrak, dan kembali kepada fungsi semula pada layanan masyarakat, membuat ukuran dari pertumbuhan bersih dalam privatisasi bahkan lebih tegas lagi dalam menilai pada level negara yang sama. Ini memberikan tanda bahwa dengan ketersediaan data yang lebih baik pada level pemerintah lokal. Warner menemukan adanya pelaksanaan kontrak kembali akibat dari kegagalan kontrak tersebut setiap tahunnya.
Selain itu, jurnal ini juga melansir bahwa informasi yang sangat kurang tersedia terhadap seluruh anggaran dan pengeluaran pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya.
Kurangnya akses untuk mendapatkan informasi anggaran lembaga untuk menggaji para pekerja dan persentase anggaran yang dikeluarkan untuk para kontraktor. Pada penulisan laporan ini, kami ingin mendapatkan gambaran tentang anggaran disetiap negara bagian. Namun faktanya, tak satupun dari mereka yang memiliki data tersebut.
Dari semua negara bagian di Amerika Serikat, hanya Virginia yang menyediakan data tentang anggaran dan proses pelaksanaan privatisasi itu sendiri. Mereka menyediakan informasi karena di Virginia ada sebuah komisi yang mengawasi jalannya privatisasi dan meminta updating data setiap saat.
Reasons Foundation juga menginginakn akan adanya tranparansi terhadap berapa besar biaya pengeluaran pemerintah dan dialokasikan kemana, pemerintah juga harus mengumumkannya kepada publik atas pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersangkutan. Olehnya itu, ketersediaan data melalui web bisa menjadi solusi praktis sehingga lebih transparan serta masyarakat dengan keinginan sendiri melakukan pembayaran kewajiban mereka berupa pajak.
Olehnya itu, menurut jurnal ini perlu adanya Undang-undang yang mengatur tentang transparansi privatisasi.
Meskipun ada reformasi legislatif yang dapat meningkatkan tranparansi terhadap privatisasi di dalam pemerintahan, namun ada empat (4) kunci pokok kebijakan yang bisa menjadi perubahan besar dalam melakukan pemetaan terhadap berbagai kondisi yang merugikan dalam kebijakan kontrak privatisasi tersebut.
a. Ukuran biaya privatisasi
b. Alokasi anggaran dari privatisasi
c. Tersedianya data secara online
d. Menghindari sogokan

Meskipun demikian, menurut jurnal ini trend privatisasi tetap menjadi bahan kajian sejumlah lembaga untuk menilai baik dan buruknya privatisasi yang telah dilakukan oleh masing-masing negara bagian. Secara keseluruhan, ada dua survey yang dilakukan oleh Council Of State of Governments (CSG) dan American State Administration Project (ASAP) ada estimasi yang serupa dalam menilai privatisasi secara keseluruhan. Direktur anggaran telah merespon 2002 survey yang dilakukan oleh CSG secara umum mengestimasi bahwa kurang dari 10% dari jasa dan program telah di privatisasi. Meskipun ASAP menemukan bahwa lebih dari setengah kantor negara bagian telah melakukan kontrak atas kurang dari 10% dari anggaran mereka. Walaupun demikian, para peneliti ASAP membuat catatan bahwa 1/6 dari lembaga pemerintah telah mengalokasikan 40% dari sumber daya yang mereka miliki untuk dikontrakkan terutama pada sektor kesehatan, layanan dasar, dan transportasi. Meskipun respon dari lembaga di hampir semua negara bagian dan tidak cocok dengan respon lembaga yang bersangkutan terhadap anggaran yang mereka keluarkan namun data yang ada hampir mendekati sempurna.
Meskipun kenyataan yang terjadi bahwa privatisasi dapat meningkatkan pendapatan sebuah negara, hasil penelitian CSG menemukan bahwa sekitar 50% dari respon para direktur keuangan percaya bahwa ada kesamaan antara apa yang terjadi pada tahun 1997 dan 2002, agaknya persentase yang tinggi (sebesar 25%) percaya bahwa telah berkembang dan meningkat dibandingkan dengan mereka yang mengatakan bahwa hal tersebut menurun (11,5%). Para kepala lembaga kemudian merespon hasil temuan CSG bahwa ada persentase yang tinggi (36,2%) mengindikasikan peningkatan privatisasi, tapi bukan secara umum/mayoritas. Hal ini bertentangan bahwa hampir 60% dari direktur keuangan pada tahun 1997 pada survey CSG telah menampakkan ada peningkatan privatisasi pada periode 1993 – 1997 yang menanggapi bahwa ada bukti pada pertengahan tahun 1990 ada petunjuk secara khusus bahwa ada peningkatan proses kontrak, sebagian karena ada penerapan teknologi informasi baru di beberapa lembaga dan umumnya karena ada tekanan ideology dari para pengacara dari mereka yang melakukan privatisasi.
Ketika usaha publikasi privatisasi meningkat dibeberapa negara bagian pada tahun–tahun terakhir, trend yang umum terjadi dalam pekerjaan publik mengindikasikan bahwa hal ini terjadi secara sembunyi – sembunyi. Menurut Biro Sensus AS, total pekerja meningkat dari 14,2 juta pada tahun 1997 menjadi 15,8 juta yang sama dengan tahun 2003 kemudian menjadi 16,1 juta pada tahun 2006 menampakkan pertumbuhan yang stabil dalam pekerjaan publik yang pertumbuhannya mengarah pada jumlah penduduk negara bagian secara paralel.
Kenyataan ini adalah kondisi yang kontras dengan pemerintahan federal, dimana terjadi penurunan secara signifikan dari para pekerja yang bekerja di pemerintah federal jika di bandingkan dengan yang bekerja di kontraktor, dengan penurunan dari 2,81 juta pekerja pada tahun 1997 turun menjadi hanya 2,04 juta pekerja pada tahun 2003. Kondisi ini yang disebut Mildred Warner sebagai peningkatan pendekatan ideologi dalam melakukan privatisasi yang dimulai di lokal sampai ke wilayah federal. Namun dalam komitmen ideologi dalam melakukan privatisasi ini bertolak belakang dengan trend yang terjadi secara luas di negara–negara bagian.
Anggaran yang tersisa akibat dilakukannya kontrak, menurut para direktur keuangan adalah kurang dari 5% bahkan tidak tersisa sama sekali. Kepala lembaga seringkali melaporkan tingginya biaya yang dapat disimpan, tapi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin memutuskan apakah respon yang tidak proporsional ini terhadap hasil survey oleh kepala lembaga yang percaya bahwa ada biaya yang tidak dikeluarkan atau perbedaan secara substantif antara keuangan kepala lembaga dengan keuangan lembaga yang mereka kepalai.
Akhirnya dapat dibuat perbandingan menyeluruh terhadap proses privatisasi dan deregulasi di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Bagian paling penting dalam laporan ini akan menyediakan data sebagai tugas berat yang harus diemban dalam melakukan privatisasi di negara bagian yang mungkin tersedia datanya dan digunakan sebagai ukuran privatisasi yang tersedia di 50 negara bagian untuk menciptakan beberapa ukuran, meskipun tidak sempurna, yang membiarkan beberapa perbandingan yang baik diantara semua negara bagian pada masing masing tingkatan privatisasinya dimana mereka terlibat. Meskipun kurangnya anggaran keuangan dari negara bagian yang mengungkapkan privatisasi di masing-masing negara bagian dan ketidaklengkapan data yang sangat banyak pada saat survey dilakukan, tujuannya adalah menggunakan beberapa ukuran dari 50 negara bagian yang tersedia dan pada akhirnya dapat mengindikasikan variasi dari perbandingan kontrak diantara negara-negara bagian dan bahkan dalam negara bagian itu sendiri. Perbandingan ini menambah beberapa ukuran tentang kemajuan deregulasi terhadap energy dan telekomunikasi di negara bagian, sejak banyak dari kebijakan deregulasi tersebut merefleksikan ideologi yang sama termasuk promosi yang tersembunyi dari privatisasi.
Privatisasi dan deregulasi yang banyak dilakukan di 50 negara bagian adalah sebagai berikut :
Privatisasi pendidikan : layanan yang diprivatisasi adalah program pemberian makan siang untuk seluruh siswa sekolah federal nasional pada negara bagian yang bersangkutan.
Privatisasi Layanan Publik : Privatisasi dalam hal ini adalah privatisasi yang dilakukan terhadap semua layanan publik dan menggantikan peran pemerintah sebagai penyedia layanan tersebut.
Privatisasi Layanan Kesehatan : Layanan yang diprivatisasi dalam hal ini adalah rumah sakit umum dan rumah sakit nirlaba yang ada di masing – masing negara bagian dalam melayani pasiennya.
Privatisasi Penjara : pengelolaan penjara yang dilakukan oleh swasta banyak terjadi di Amerika Serikat melalui privatisasi, sehingga banyak berdiri penjara federal tapi dikelola oleh swasta.
Privatisasi Transportasi : hal yang diprivatisasi dalam hal ini adalah pengelolaan jalan tol di semua negara bagian. Dalam pengelolaan tersebut termasuk diantaranya adalah desain, konstruksi, inspeksi, pemeliharaan dan tempat istrahat.
Deregulasi Listrik : penyerahan system penyaluran listrik kepada mekanisme pasar sehingga masyarakat tidak lagi tergantung kepada pemerintah sebagai penyedia layanan publik berupa listrik.
Deregulasi Telekomunikasi : termasuk dalam hal ini adalah penyediaan layanan telekomunikasi baik berupa telepon, internet broadband dan video franchise.
Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa proses privatisasi tetap dapat dilakukan karena tidak semua hal mampu disediakan oleh pemerinrtah karena keterbatasan anggaran dengan mempertimbangkan kebaikan dan keburukannya dengan berpedoman pada mekanisme yang berlaku. Transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik tetap harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, pengelolaan layanana publik harus sesegera mungkin dikembalikan kepada pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang sebenarnya.






Sumber : Privatization In The Dark. 2007. Proggressive State Network

INOVASI DAERAH KABUPATEN BANTAENG

A. Latar Belakang
Menurut Marzan A. Iskandar dari BPPT mengatakan bahwa Indonesia pada tahun 2010 berada pada peringkat ke-44 Global Competitive index dari 139 negara. Peringkat ini jauh lebih baik dibandingkan peringkat tahun 2009, saat Indonesia berada di urutan ke-54. Beberapa Negara ASEAN berada di atas Indonesia dalam peringkat ini. Malaysia misalnya berada peringkat ke-26, Thailand ke-8. Padahal Sistem Inovasi Nasional dan Daerah (SIND) sejak 2002 sudah diluncurkan, hanya skala kegiatannya masih kecil dan masih terbatas mencoba merancang suatu konsep. Presiden kemudian menindaklanjuti sistem ini dengan membentuk Komisi Inovasi Nasional (KIN). Komisi ini akan menjadi tempat yang lebih baik dalam menciptakan inovasi pada masa mendatang.
Untuk meningkatkatkan competitive indeks diatas diperlukan upaya yang maksimal sehingga daerah mau dan termotivasi untuk melakukan inovasi daerah. Untuk merangsang kegiatan inovasi di daerah, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah melakukan terobosan dengan membuat Innovative Government Awards (IGA) 2010.

Dari hasil tersebut terlihat bahwa ada beberapa pemerintah kabupaten telah melakukan berbagai upaya inovasi sehingga daerah yang bersangkutan dapat bersaing minimal dapat sejajar dengan daerah lain disekitarnya. Selain itu, pemerintah pusat perlu mengeluarkan regulasi yang berdasar pada evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia, sehingga penguatan inovasi daerah semakin bagus.
Menurut R. Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta, PP No.6/2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemda akan menjadi trigger bagi daerah untuk berlomba-lomba dalam hal inovasi daerah. Berdasarkan PP tersebut pemerintah akan memilih beberapa daerah yang dinilai terbaik dan beberapa daerah dinilai terjelek. Atas dasar itu, pemerintah menginisiasi perubahan di daerah dan mendorong kemajuan daerahdengan memberikan pengawalan yang memadai melalui peran penting Depdagri.
Olehnya itu, perubahan secara sistemik penting untuk terus dilakukan untuk memunculkan semangat inovasi. Jhon F. Audermennsen Sinaga dari UN Offiice of The Recovery Coordinator for Aceh and Nias (UNORC) Aceh mengatakan perubahan sistemik perlu diciptakan terlebih dahulu sampai akhirnya dengan sendirinya kemauan untuk berinovasi itu muncul melalui:
1. Selama ini inovasi jarang muncul karena memang sistem rekrutmen yang ada masih lemah dan belum mampu menjaring mereka yang kapasitas dan kapabilitasnya mumpuni.
2. Secara organisasi tiap dinas dipatok untuk melakukan hal yang sama dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, inovasi tidak memiliki ruang hidup, baik di atas kertas apalagi ruang debat.
3. Budaya di daerah dimana Bupati atau walikota menjadi penentu segalanya. Penempatan pejabat publik tidak koheren, dimana latar pendidikan seorang kepala dinas (kadis) dan staf strategis di daerah tidak sesuai dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ditempatinya, bahkan tingkat mutasi yang tinggi memperparah keadaan sehingga di perlukan aturan baku mengenai hal ini.
Dari hal tersebut diatas, kepemimpinan memegang peranan kunci dalam melakukan inovasi di daerah. Pengambil kebijakan dalam hal ini Bupati/Walikota harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengembangkan daerah yang dipimpinya. Termasuk diantaranya adalah pola kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin yang bersangkutan. Dengan kepimpinan di daerah yang mengakar dan penuh dengan inovasi diharapkan terjadi penguatan kelembagaan di kepemimpinan bangsa sehingga tercipta good governance seperti yang didambakan.
Menurut Ahyoni dari The United Nations Development Program (UNDP) Banda Aceh bahwa untuk memperbaiki kepemimpinan bangsa ini yaitu dengan melaksanakan analisa di berbagai posisi di pemerintahan, bikin sistem kompetisi, minimalisir sistem senioritas dan kepatuhan kepada atasan yang tidak pada tempatnya, karena hal ini sering menyebabkan tumpulnya inovasi, inisiatif dan menyumbat pintu leadership seseorang. Dengan mengembangkan sistem kompetisi diharapkan dapat mendorong dan mendapatkan kepemimpinan yang baik.
Olehnya itu peran pemimpin sebagai innovator pembangunan member framework kearah mana pemerintahan dan pembangunan daerah dan nasional akan dibawa.

B. Pengertian
Ada beberapa pengertian inovasi yang sering dipakai untuk menerangkan makna inovasi yang sesungguhnya. Inovasi menurut Solution Change Indonesia adalah :
1. Inovasi adalah mengenai orang untuk melakukan sebuah pembaharuan atau penemuan baru dan hal tersebut dapat datang dari individu atau sekelompok orang dan jarang sekali dari suatu institusi;
2. Inovasi membutuhkan sumber yang menjadi inspirasi dari model/contoh yang telah ada dan di buat dan ditingkatkan fungsinya;
3. Untuk pemerintahan, karena inovasi memberikan perbedaan dalam melakukan inovasi terhadap norma-norma dan praktik-praktik administratif yang sudah ada, melakukan suatu inovasi memerlukan dukungan bagi orang – orang yang tertarik akan hal – hal berkaitan dengan resiko.
Sedangkan Inovasi menurut Jat Jat Wirijadinata adalah bahwa inovasi merupakan sebuah ide, praktek atau obyek yang dipahami sebagai sesuatu yang baru oleh masing – masing individu atau unit pengguna lainnya.
Suatu inovasi secara umum memiliki kekhususan dalam pelaksanaan dan kisah sukses dari penerapan suatu daerah tidak cocok untuk diterapkan pada daerah lain. Adaptasi dan menyesuaikan suatu inovasi dengan keadaan daerah merupakan hal yang penting untuk menentukan suatu kesuksesan.
Sedangkan menurut Tatang A. Taufik Deputy Kepala BPPT Bidang PKT, sistem inovasi adalah suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan atau proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya, termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik, serta proses pembelajarannya. Sistem inovasi memiliki dimensi kewilayahan atau teritorial berupa elemen sistem inovasi daerah dan dimensi sektoral berupa sistem inovasi sektoral, serta klaster industri.
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu proses pembaruan terhadap apa yang telah dilakukan sebelumnya. Pembaruan tersebut dilakukan untuk maksimisasi keuntungan dan manfaat dibandingkan dengan sebelum dilakukannya inovasi tersebut.

C. Tujuan dan Manfaat Inovasi Daerah
Adapun tujuan dan manfaat inovasi daerah adalah :
1. Peningkatan daya saing daerah
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah
3. Terwujudnya layanan bagi masyarakat daerah yang semakin baik
4. Terwujudnya good governance
5. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah
6. Terjaganya kearifan local

D. Karakteristik Inovasi
Suatu inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi jika memiliki karakteristik tertentu yang menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sebuah inovasi. Karakteristik inovasi menurut Jat Jat Wirijadinata adalah sebagai berikut :
1. Keuntungan relative dalam bidang ekonomi, faktor prestise sosial, kenyamanan dan kepuasan
2. Ketahanan dan kekuatan (tingkat dimana inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang konsisten dengan nilai yang ada, pengalaman – pengalaman masa lalu, dan kebutuhan akan para pengguna yang potensial.
3. Kompleksitas (tingkat dimana inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang sulit untuk dimengerti dan digunakan)
4. Daya Uji Coba (tingkat dimana inovasi dalam batas tertentu dapat diujicobakan)
5. Observabilitas (tingkat dimana hasil-hasil inovasi dapat dilihat oleh pihak lain).

E. Jenis - Jenis Inovasi di Kabupaten Bantaeng
Pemerintah Kabupaten Bantaeng membutuhkan inovasi untuk memajukan daerahnya sehingga memiliki daya saing terhadap daerah lain di Indonesia. Olehnya itu, inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng diantaranya adalah :
1. Program Akselerasi Desa Mandiri
Dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng tahun 2008 – 2013 (hal 48), tercantum bahwa Desa Mandiri adalah desa yang mampu menghasilkan komoditas spesifik yang memiliki pangsa pasar pada tataran lokal, domestik maupun global. Asumsi yang mendasari strategi ini adalah bahwa dengan berkembangnya setiap desa dalam mengelola potensi dengan caranya masing-masing, maka secara otomatis sasaran-sasaran pembangunan klasik (seperti pertumbuhan dan tingkat pendapatan, dan lainnya) akan terpenuhi sesuai dengan konsepsi Kemandirian Lokal yang menjadi acuan akademik dari pendekatan pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan.
Konsep ini adalah merupakan pelajaran berharga dari Perfektur Oita Jepang yang pada tahun 1979 seperti dikemukakan oleh Teguh Prasojo dan Eko Kurniawan dari FISIP Universitas Indonesia, membuat konsep “One Village, One Product” (OVOP), yang terbukti mampu mengubah Oita yang sebelumnya terbelakang secara ekonomi menjadi sebuah daerah yang sukses secara ekonomi.
2. Pembukaan Area Pelabuhan Terpadu
Kabupaten Bantaeng yang berada di bagian paling selatan Pulau Sulawesi memiliki prospek kedepan dalam pengembangan kawasan pelabuhan terpadu. Pemerintah kabupaten telah membangun pelabuhan yang saat ini dalam proses penyelesaian. Route angkutan barang dan orang yang akan dibuka adalah rute Bantaeng – Bali, Bantaeng – Nusa Tenggara, Bantaeng – Selayar dan Bantaeng – Sulawesi Tenggara. Hal ini cukup didukung dengan ketersediaan lahan dan areal pelabuhan yang luas dan kedalaman laut yang memungkinkan kapal – kapal laut berukuran sedang dapat merapat ke pelabuhan. Dengan terbukanya akses pelabuhan ini, maka diharapkan kedepan prospek pertumbuhan ekonomi melalui lalu lintas barang dan orang akan semakin meningkat.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Pentingnya layanan publik menjadi sorotan nasional saat ini. Standar Pelayanan Minimal telah lama diberlakukan, namun kinerja Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam memberikan pelayanan kepada para penduduknya masih dianggap rendah. Birokrasi yang berliku – liku dan ketidakpastian waktu pelayanan membuat masyarakat malas untuk berhubungan dengan kantor – kantor pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Bantaeng membuat inovasi dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Peran KPTSP dalam menerbitkan semua bentuk perijinan yang berkaitan dengan usaha perdagangan telah membuahkan hasil. Kepastian waktu dan ketepatan layanan di kantor ini telah membuat masyarakat merasa sangat terbantu akan kebutuhan perijinan atas usaha yang dimilkinya.
4. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) mulai diberlakukan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2008 melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional VII Sulawesi dan menjadi pilot projet nasional untuk diterapkan di seluruh Pemerintah kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memproses administrasi kepegawaian bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Kabupaten Bantaeng. Dengan adanya MoU tersebut memungkinkan seluruh PNSD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng dapat diselesaikan seluruh administrasi kepegawaiannya baik berupa administrasi pengangkatan sebagai CPNS, pengusulan PNS 100 %, kenaikan pangkat, pemberian penghargaan, pension dan kegiatan administrasi kepegawaian lainnya dapat dilakukan secara online dengan pihak BKN Regional VII Sulawesi. Hal ini akan mengurangi biaya dan administrasi yang tidak perlu sehingga pengeluaran PNS dan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dapat diminimalkan.
5. Pengembangan Agrowisata (Kebun Apel dan Strawberry)
Menilik kesuksesan petani apel dan strawberry di Batu Malang Provinsi Jawa Timur dan di Lembang Bandung Provinsi Jawa Barat memotivasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk melakukan hal yang sama. Hal ini semakin meyakinkan bagi Pemkab setelah mengetahui iklim dan cuaca di Kabupaten Bantaeng sama dengan di dua daerah penghasil apel dan strawberry tersebut. Maka, Pemerintah Kabupaten Bantaeng kemudian memprakarsai untuk mengembangkan agrowisata dengan mengembangkan kedua jenis komoditas buah-buahan tersebut dengan berbasis masyarakat. Petani kemudian diharapkan untuk menyiapkan lahan dan bibit disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Hasilnya, sudah 2 tahun kebun strawberry masyarakat sudah memberikan nilai ekonomisnya dan kebun apel sementara dalam proses akan berproduksi. Dengan adanya sumber penghasilan baru masyarakat tersebut, diharapkan kondisi pendapatan dan ekonomi mereka ikut meningkat yang tentunya akan mempengaruhi PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Bantaeng.
6. Pengembangan Pola Tanam Legowo 21
Untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Bantaeng, maka dibutuhkan inovasi dalam pengembangan dan pola tanamnya. Lahan untuk persawahan di Kabupaten Bantaeng pada tahun 2008 hanya 7.523 ha (18,32%) dari luas wilayah Kabupaten Bantaeng yakni 395, 83 km¬¬¬¬2 mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mencari pola tanam yang efisien dari segi penggunaan lahan dengan tetap memaksimalisasi produksi pertaniannya. Maka, pola tanam Legowo 21 dianggap paling cocok dengan kontur dan kondisi ketersediaan lahan di Kabupaten Bantaeng. Hasilnya, petani dapat menghasilkan padi setengah lebih banyak dari biasanya.
7. E-Government
Untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantaeng berusaha untuk membuat terobosan dengan mengembangkan system E-government dimana perangkat komputerisasi di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkoneksi dengan Local Area Network (LAN) yang memudahkan antar dan inter masyarakat dan ketika melakukan interaksi dengan pemerintah. Walaupun skalanya masih terbatas, namun sebagai langkah awal telah memberikan nilai positif bagi pengembangan daerah dalam peningkatan daya saing terutama dari sisi pelayanan publik.
8. Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)
Salah satu inovasi penting dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bantaeng adalah pemberian insentif bagi seluruh PNSD lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang diberi nama Tunjangan Kinerja Daerah dengan berkaca pada pengalaman yang diterapkan di Provinsi Gorontalo. Besaran TKD tersebut tergantung pada tingkatan eselon dan kepangkatan yang dimiliki dengan berdasar pada tanggung jawab masing – masing PNS.
9. Assesment Terhadap Calon Pejabat Eselon
Selain berdasar pada konsep Pak Jamal PU (pangkat, jabatan, masa kerja, pelatihan, pendidikan dan usia), maka salah satu inovasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam melakukan mutasi dan promosi PNSD adalah dengan melakukan assessment kepada mereka yang dianggap memiliki potensi menduduki jabatan strategis eselon II, III, dan IV. Hal ini semacam fit and proper test bagi mereka sebelum menempati jabatan yang lowong dan tersedia. Dengan demikian diharapkan konsep the right man on the right place menjadi terealisasi. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah awal dalam melakukan reformasi birokrasi yang berorientasi pada analisa jabatan dan analisa kebutuhan daerah.
Selain hal tersebut, penempatan pegawai dapat dilakukan dengan memperhatikan kapabilitas, kecakapan, kemampuan bekerja sama dan memiliki jiwa membangun daerah yang mumpuni serta kepemimpinan yang teruji, akan membawa daerah pada peningkatan daya saing bukan hanya pada skala daerah, tapi juga sampai pada skala regional dan nasional.
10. Kepala Unit Kerja Berasal dari luar Kepemerintahan
Jika di daerah lain, Pemerintah Kabupaten mensyaratkan putra daerah untuk menduduki jabatan eselon, maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng membuka seluas-luasnya kesempatan kepada mereka yang bukan dari kalangan internal pemerintah daerah atau dari kalangan akademisi atau pejabat di daerah lain. Jika calon pejabat tersebut dalam fit and proper test (assessment) dianggap cakap, kapabel dan memiliki integritas yang teruji, maka akan diberikan kesempatan untuk mengabdi di Kabupaten Bantaeng. Hal ini terbukti, Kepala Dinas Pertanian dan beberapa staf ahli Bupati berasal dari akademisi Universitas Hasanuddin Makassar. Hal ini adalah hal yang tabu dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dan di kabupaten lain disekitarnya.

F. Masalah yang dihadapi
Berbagai jenis inovasi diatas bukanlah tanpa masalah dalam implementasinya. Diperlukan upaya dan kerja keras untuk melakukan inovasi tersebut sehingga mampu direalisasikan secara proporsional dan tepat tujuan. Beberapa masalah yang terjadi adalah :
1. Anggaran program desa mandiri sangat tinggi karena pemberian Alokasi Dana Desa dan anggaran program lainnya yang demikian banyak mengalir langsung ke seluruh desa.
2. Kendala perijinan pembukaan pelabuhan baru dan lahan yang tersedia untuk area pelabuhan terpadu yang semula milik masyarakat kini dikuasai segelintir pemodal yang mengharapkan keuntungan besar melalui ganti rugi lahan.
3. Tumpang tindih kewenangan dalam mengeluarkan ijin usaha dan kapasitas pegawai KPTSP yang masih terpola pada gaya lama PNS yang “minta” dilayani bukannya “melayani”.
4. Kurangnya sumber daya manusia dalam menjaga keberlanjutan program SIMPEG karena seringnya terjadi mutasi.
5. Petani lebih menyukai tanaman jangka pendek yang langsung bisa didapatkan nilai ekonomisnya jika di bandingkan dengan menanam apel yang bersifat jangka panjang.
6. Petani masih terbiasa dengan pola tanam yang lama dan sulit merubah ke hal yang baru sebelum ada bukti yang meyakinkannya.
7. Penyalahgunaan fasilitas LAN untuk kepentingan pribadi (game, facebook, twitter)
8. Penyeragaman tunjangan pada level yang sama akan memberikan kecemburuan karena perbedaan beban kerja dan penolakan pegawai yang ada di area “basah” karena akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan halal yang lebih banyak.
9. Seringkali hasil assessment jauh melenceng dari yang diharapkan apalagi jika terkait “jabatan balas jasa”
10. Kerja akademisi yang berada pada tataran teoritis – idealis akan banyak berbenturan dengan kerja PNSD yang praktis – fleksibel.

G. Solusi Persoalan
Adapun solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut diatas adalah :
1. SKPD diharapkan dalam membuat program harus berbasis masyarakat desa sehingga belanja pemerintah di desa semakin tinggi untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Dengan asumsi bahwa anggaran akselerasi desa mandiri melekat pada program masing – masing SKPD.
2. Perlunya koordinasi dengan pihak terkait menyangkut perijinannya dan komunikasi yang intensif antara pemerintah, masyarakat dan pemilik lahan dengan berorientasi pada keberlangsungan program dan efek jangka panjang dari pembukaan pelabuhan tersebut.
3. Perlunya pembagian kewenangan yang jelas dan capacity building bagi para staf yang terlibat secara langsung melalui pelatihan – pelatihan.
4. Pembagian tugas dan peningkatan produktivitas PNS dalam mengelola SIMPEG dengan pemberlakuan insentif tambahan.
5. Perlu sosialisasi yang terus menerus sehingga petani sadar akan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
6. Perlunya peran maksimal dari para penyuluh pertanian untuk memberikan penjelasan bagi masyarakat akan keunggulan pola tanam tersebut.
7. Penegakan disiplin dalam bekerja bagi seluruh PNSD.
8. Perlu evaluasi menyeluruh terutama analisa jabatan dan beban kerja serta pengaruhnya terhadap pemberian insentif tambahan.
9. Perlunya penguatan kelembagaan dengan meminimalkan peluang nepotisme dalam promosi jabatan dengan tetap mengacu pada prosedur dan mekanisme yang berlaku.
10. Perlunya koordinasi dan komunikasi sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

H. Kesimpulan
Inovasi daerah hendaknya dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan berorintasi pada tujuan dan manfaatnya. Inovasi penting dilakukan oleh pemerintah daerah dalam berkreasi dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan sehingga terbentuk jiwa kompetitif daerah yang semakin positif sehingga daerah makin berkembang. Dengan inovasi juga diharapkan tercipta pelayanan public yang maksimal, peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju konsep “good governance” dengan mainstream penguatan kearifan local dan penguatan kelembagaan daerah.





Bahan bacaan :
1. Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan, 2004. Bebas Iuran Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Jembrana, sebuah artikel.
2. Humas BPPT, 2010. Indonesia Ingin Menjadi Surga Bagi Inovasi
3. ……………., 2011. Kerangka Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Diadopsi Pemerintah Provinsi Riau
4. Jat Jat Wirijadinata, Materi Kuliah Difusi Inovasi
5. Lampiran Innovative Government Award tahun 2010.
6. Partnership For Governance Reforms Of Indonesia, 2006. Inovasi di Daerah : Prakarsa Baru Bagi Kota Solok. Kerjasama dengan Bank Dunia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Bantaeng 2008 – 2013.
8. Solution Exchange Indonesia, 2009. Memperkokoh Demokrasi dan Pemerintahan yang Baik di Indonesia
Menurut Noey Pitoy dari Consultant Indonesia mengatakan bahwa ada 4 hal yang kita rasa agak kurang terhadap kemampuan pemerintah dalam memimpin masyarakat adalah orang – orang yang mempunyai kualitas dan kriteria sebagai berikut:
1. Semangat pantang mundur (tidak dikorupsi oleh uang)
2. Kemampuan untuk bekerja dalam tim (tidak dikorupsi oleh kekuatan poltik)
3. Mempunyai keterampilan yang dapat mengatasi masalah yang sedang terjadi
4. Bersedia untuk melakukan perubahan yang positif sampai perubahan dapat berjalan secara efektif (dikantor/ dilapangan)
Olehnya itu solusi yang bisa diterapkan adalah :
1. Pemerintah pusat perlu membuat peraturan bahwa kepala dinas yang duduk harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau pekerjaanya terdahulu.
2. Perlu dibuat semacam bulletin (media cetak), yang juga dibagi secara nasional, yang meng- expose keberhasilan (prestasi) atau inovasi dari satu daerah ke daerah lain. Mereka yang selama ini mendapatkan penghargaan sebagai Bupati/walikota teladan jangan hanya diberikan penghargaan di Jakarta, tetapi difasilitasi untuk berbicara di hadapan Bupati/walikota lain. Sebuah majalah nasional tahun 2008 lalu merilis daftar 10 Bupati/Walikota sebagai tokoh pilihan. Pastinya mereka memiliki standard sendiri, dan kenapa tidak pemerintah membuat hal serupa?
3. Mendorong setiap Bupati/walikota untuk membuka jalur saran-saran pembangunan dari masyarakat umum, misalkan akademisi atau LSM lokal. Pemda dapat mengadakan kejuaraan (kompetisi) bagi kalangan nelayan, petani, masyarakat kampus, untuk mengadakan penelitian di daerahnya. Misalkan perusahaan sawit, insinyur pertanian, dan pekebun sawit berlomba menghasilkan bibit sawit minim air. Mereka yang berhasil kemudian dikontrak pemda untuk memproduksi massal.
4. Pemerintah mendorong masyarakat pers, baik nasional maupun local untuk menajamkan telinga dan mata ke daerah-daerah.