Ada beberapa kajian penting tentang privatisasi yang beberapa periode belakangan ini menjadi pembicaraaan hangat di dalam masyarakat. Ada yang berpendapat tentang perlunya campur tangan pihak ketiga dalam segala hal dalam kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan review terhadap jurnal yang diterbitkan oleh Proggressive States Network yang mengangkat tema tentang, Privatization in The Dark, disini dikemukakan bahwa privatisasi telah menjadi sesuatu hal yang patut untuk dipertimbangkan kembali. Hal ini terjadi karena dibeberapa Negara Bagian Amerika yang menjadi fokus kajiannya, sistem pelayanan publik justru terganggu dengan adanya privatisasi tersebut.
Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa seperti yang terjadi di Negara Bagian Texas yang kemudian dibatalkannya kesepakatan antara pemerintah Negara Bagian Texas dengan Accenture dimana ada keinginan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat namun yang terjadi kemudian adalah puluhan ribu anak-anak kemudian kehilangan perhatian dari rumah sakit dan pelayanan kesehatan akibat daripada kesalahan manajemen secara keseluruhan.
Selain itu, menurut jurnal tersebut terjadi kekurangan data tentang privatisasi itu sendiri dan proses yang tidak transparan dalam pengelolaannya.
Banyak kegagalan dari privatisasi yang terjadi didepan mata terjadi dengan cepat. Ada data yang faktual tentang keuntungan dan biaya yang harus dikeluarkan dari privatisasi pada beberapa studi empiris yang mengarah pada kurangnya data terhadap proses privatisasi itu sendiri. Laporan yang dikeluarkan secara sistematis menjadi bias ketika mereka fokus pada program yang secara politis di privatisasi walaupun mereka memiliki data yang jelas apabila hal itu tidak diprivatiasi tapi yang terjadi malah mereka kekurangan baseline dalam melakukan perbandingan yang akurat.
Seperti pada program-program pemerintah dan perlindungan terhadap pelayanan publik, biaya yang dikeluarkan oleh negara bagian tetap sedikit lebih besar ketika dibandingkan apabila hasil tersebut dikerjakan sendiri oleh aparatur pemerintah. Banyak dari pimpinan negara bagian memiliki informasi yang kurang untuk menilai apakah program yang dilakukan dalam privatisasi tersebut apakah sukses atau tidak. Hal yangt sering terjadi adalah para pimpinan dan peneliti tidak mampu memberikan perbandingan terhadap privatisasi dibeberapa sektor jika dibandingakan antara negara bagian untuk mendapatkan formula yang paling tepat untuk memberikan pelayanan public terbaik. Keterbatasan data yang tersedia mendorong negara bagian untuk mengesahkan Undang-Undang tentang keterbukaan terutama penggunaan anggaran yang telah diberikan kepada pihak ketiga dalam melakukan program-programnya.
Selain itu, ternd privatisasi telah mengalami pasang surut sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa tujuan daripada jurnal dan laporan ini yang pertama adalah memberikan pencerahan terhadap masalah data privatisasi dan kemudian ketidaksempurnaan dari data yang tersedia, mengarahkan penelitin pada adanya trend privatisasi pada beberapa negara bagian dan memberikan pencerahan terhadap masalah-masalah yang berhadapan dengan proses tersebut. Laporan digunakan untuk menyediakan data antar negara bagian untuk memberikan catatan terhadap informasi yang kita miliki terhadap data privatisasi. Satu hasil yang bisa jadi patokan adalah bahwa beberapa negara bagian yang sering diberitakan tentang proses privatisasi mereka seperti Texas yang memiliki level privatisasi di beberapa sektor, tapi juga pada Negara Bagian New Jersey yang memiliki reputasi ideology yang liberal.
Dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa negara bagian seperti yang dikemukakan dalam jurnal tersebut dinyatakan bahwa adanya jebakan privatisasi itu sendiri.
Beberapa waktu yang lalu, sejarah privatisasi telah memberikan gambaran kepada kita betapa banyaknya masalah dalam proses privatisasi itu sendiri, karena adanya potensi korupsi dan sistem keterbukaan demokrasi kepada masyarakat secara umum, ketika contoh khusus ini mengilustrasikan betapa berbahanya privatisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pertanggungjawabannya secara demokratis, faktanya adalah, seperti yang akan didiskusikan pada laporan selanjutnya adalah bahwa banyak proses privatisasi yang telah dilakukan hanya memberikan sedikit keuntungan kepada masyarakat secara keseluruhan.
Hal lain yang dikemukakan dalam jurnal tersebut menyangkut privatisasi adalah adanya kerugian anggaran pada masing masing negara bagian yang melakukan praktek privatilasi tersebut dan menurunnya tingkat pelayanan kepada masyarakat.
Kasus yang terjadi di Texas adalah contoh yang baik akan hilangnya anggaran dan berkurangnya kualitas pelayanan akibat daripada privatisasi itu sendiri. Birokrasi pemerintahan merasa sangat malu dengan program efisiensi yang mereka ingin lakukan melalui privatisasi itu sendiri. Anggaran membengkak tapi sekitar 30.000 anak kehilangan program asuransi mereka akibat dari buruknya administrasi. Akhirnya, administrasi kembali dilakukan dari awal dan kontrak privatisasi kemudian dibatalkan. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa privatisasi tidak selamanya menjadi baik.
Kesalahan dalam melakukan privatisasi juga mendapat perhatian dalam penulisan jurnal tersebut dimana karena adanya kesalahan dalam mengelola privatisasi menyebabkan kehilangan tenaga ahli dalam melakukan pekerjaannya.
Apa yang harus dilakukan negara dalam mengawasi pekerjaan swasta yang menangani privatisasi tersebut? Hal ini menjadi pertanyaan mendasar dalam mengambil langkah selanjutnya untuk mengurangi resiko kegagalan dan hilangnya anggaran.
Yang terjadi di Boston juga bisa menjadi patokan dimana kasus meninggalnya ahli motor Milena Del Valle karena pengerjaan proyek yang asal-asalan serta menimbulkan kecurigaan tersendiri. Bahkan Senator Marc R. Pacheco mengatakan bahwa masalah privatisasi adalah seperti mencari kutu diantara bulu bulu raksasa yang besar.
Ternyata, penjualan asset publik kepada sector swasta dalam bentuk privatisasi menurut jurnal ini adalah hanya untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek.
Ketika aset publik sudah diswastanisasi, maka kekhawatiran lain yang akan terjadi adalah akan hilangnya potensi ekonomi berupa pembayar pajak. Seperti yang terjadi terhadap pengelolaan jalan tol di Indiana dengan kontrak kerja selama 75 tahun dengan nilai US$3.8 juta maka akan menghilangkan pendapatan pemerintah dari retribusi terhadap kendaraan yang keluar masuk jalan tol tersebut dalam beberapa generasi. Suatu estimasi menggambarkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh swata akan kembali dalam masa 17 tahun dan akan memberikan keuntungan US$ 21 juta dalam kurun waktu 69 tahun.
Selain itu dalam privatisasi pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terhadap pelaksanaan layanan public menjadi berkurang. Tanggungjawabnya kemudian beralih kepada swasta yang menguasai asset pemerintah tersebut.
Hal ini terjadi karena swasta yang mengelola pelayanan publik akan melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi perusahannya termasuk diantaranya adalah kontrak kerja bagi para karyawannya. Mereka bisa saja melakukan proses tenaga kontrak dan bukan tenaga yang full time, sehingga boleh jadi suatu waktu akan banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang sangat bertentangan dengan kebiasaan pemerintah jika dikelola sendiri oleh pemerintah yang bersangkutan.
Termasuk diantaranya adalah privatisasi terhadap pengelolaan penjara dan kepolisian maka akan menimbulkan riak yang sangat berbahaya ditengah masyarakat karena hukum hanya akan berpihak pada meraka yang memiliki usaha privatisasi ini.
Selain itu, ketika ada surat kabar yang memberitakan mismanajemen pada pengelolaan jalan tol di Indiana beserta seluruh kebaikan dan keburukan privatisasinya, maka pengusaha swasta yang menguasainya kemudian membeli aset perusahaan surat kabar yang bersangkutan untuk meredam idealismenya yang tentunya akan mengekang demokrasi karena keterbatasan pers dalam mengungkap kebenaran secara ideal. Selain itu akan membuat para politisi di negara bagian yang bersangkutan akan berupaya menguasai media yang bersangkutan untuk menjadi corong politiknya dengan tentunya ada imbal jasa yang diberikan kepada perusahaan tol yang bersangkutan.
Faktor lain yang juga ikut member pengaruh adalah adanya peluang untuk melakukan korupsi pada saat proses privatisasi berlangsung, mulai dari perencanaan samapi dengan penandatangan kontrak dimulainya pengalihan asset dari pemerintah kepada swasta pemenang tender.
Kekuatiran yang signifikan terjadi apabila terjadi kontrak antara pihak pemerintah dengan pihak swasta untuk mengelola sebuah usaha untuk diprivatisasi adalah adanya peluang untuk korupsi.
Hal yang terjadi juga di Negara Bagian Texas sebagai contohnya dimana mantan Deputi Bidang Kesehatan kemudian memperoleh keuntungan yang besar dengan mendirikan perusahaan yang bekerjasama dengan pihak swasta tadi yang memenangkan tender tersebut.
Banyak orang menilai seperti yang di kemukakan oleh jurnal ini bahwa kegagalan utama dari privatisasi adalah adanya uang yang beredar yang bebas dari pungutan pajak.
Dengan melihat semua jebakan ini, maka tidak mengejutkan bahwa semua kesalahan akan diberikan kepada pelayanan publik yang dijual kepada swasta akan mengakibatkan terhindarnya yang bersangkutan dalam membayar pajak. Seperti yang dilansir oleh harian Austin Statesman mengatakan bahwa pengalaman yang diberikan oleh Accenture telah mengajarkan kepada kita bahwa legislator harusnya mendengarkan kata hatinya. Pegawai pemerintah ternyata lebih baik dalam mengerjakan administrasi dibandingkan ketika pekerjaan tersebut diberikan kepada swasta untuk mengelolanya. Selain itu, privatisasi tidak akan menjamin untuk mendapatkan pembayar pajak yang lebih baik.
Sebuah analisis terakhir dibuat setelah dipelajari selama 20 tahun bahwa kegagalan daripada privatisasi adalah berkurangnya kualitas layanan publik. Bahkan lebih dari separuh kasus proyek yang diajukan tidak memberikan keuntungan apa-apa. Kemudian beberapa studi mencatat, para analis hanya melihat perbedaan yang kecil antara sektor swasta dengan sektor pemerintah.
Kemudian beberapa studi lanjutan dilakukan untuk menganalisa beberapa privatisasi yang dilakukan di negara bagian lain. Tahun 1996 GAO menemukan bahwa tidak ada perbedaan biaya yang mendasar antara penjara yang dikelola oleh pemerintah dengan penjara yang dikelola oleh sektor swasta terutama kurangnya informasi untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Pada tahun 1997 sebuah studi dilakukan oleh US Attorney General menemukan bahwa hanya sedikit sekali keuntungan dari penjara yang diprivatisasi. Selain itu, sebuah studi yang dirilis oleh Rand Corporations pada tahun 2007 menemukan bahwa privatisasi sekolah di Philadelphia tidak lebih baik dalam meningkatkan nilai siswa apabila sekolah tersebut dikelola oleh pemerintah.
Paul C. Light, seorang dosen di Universitas New York mengatakan bahwa tidak ada data yang jelas yang menggambarkan bahwa privatisasi telah lebih baik dan lebih efisien daripada dikelola sendiri oleh pemerintah.
Selain itu, data – data tentang privatisasi itu sendiri dianggap oleh jurnal ini kurang dipublikasikan kepada masyarakat di semua negara bagian. Hal ini memungkinkan terjadinya penggelapan dan proses korupsi.
Ketika banyak kaum conservatif di Amerika yang menggambarkan hasil studi mereka tentang betapa banyaknya keuntungan yang diperoleh melalui privatisasi, maka banyak dari kalangan intelektual mengatakan secara jujur bahwa, terutama pada proses privatisasi dalam sebuah negara bagian ternyata sangat kurang data base yang mengungkapkan tentang proses privatisasi itu sendiri dan studi yang telah dilakukan ternyata sangat sedikit dan dianggap sebagai sebuah lelucon ketika diperbandingkan antara masing-masing negara bagian dari sisi hasil studi yang bersangkutan.
Karena begitu banyak peneliti yang memilki agen yang sangat berkualitas untuk melihat privatisasi dalam bentuk studi yang mereka lakukan, menyatakan bahwa efisiensi akan meningkat jika kita bisa memberikan atensi yang lebih besar pada apa yang kita fokuskan untuk dilakukan.
Distrosi dan bias dalam kasus privatisasi karena kurangnya data: hal lain yang bisa ditambahkan ketika adanya privatisasi adalah bahwa terjadinya disfungsi dari kantor-kantor pelayanan publik karena alasan politik yang menempatkannya sebagai hal yang penting dan terpenting. Jadi akan ada keuntungan dari efisiensi ketika hal ini dilakukan pada awal dengan secara rutin melakukan proses kontrak dan bukan berawal dari baseline yang sama.
Mathematics Policy Research (MPR) menyatakan dalam sebuah studinya bahwa penelitian yang dilakukan terhadap privatisasi yang dilakukan oleh layanan publik sangat terbatas, tapi pada biaya sepertinya ada pembauran antara biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan biaya yang dikeluarkan oleh swasta adalah sama, walaupun demikian, para pakar menyatakan bahwa analisa ini adalah bias terutama pada sektor privatisasi karena privatisasi hanya terjadi jika layanan public yang ada sangat tidak efektif, asalkan suatu poin perbandingan bahwa tidak akan ada kesepakatan dalam mengelola layanan public.
Negara tidak melakukan publikasi laporan dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, kecuali hasil-hasil studi yang bias dan tidak ada penelitian yang memberikan data alternatif yang memberikan informasi di masing – masing negara bagian yang komprehensif tentang mekanisme kontrak dan efek jangka panjang yang bisa memberikan gambaran secara menyeluruh tentang analisa antar negara betapa efektifnya privatisasi tersebut.
Bahkan ada satu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga, bahwa baik konservatif maupun liberal, pro privatisasi maupun yang kontra, yang dapat memberikan pernyataan secara jujur bahwa keputusan untuk melakukan privatisasi pada sebuah negara tanpa adanya ketersediaan data yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan bahwa privatisasi itu menguntungkan.
Walaupun demikian, menurut jurnal ini, ada negara bagian yang tetap menyediakan data tentang semua privatisasi yang dilakukan oleh negara bagian yang bersangkutan.
Data terbaik yang tersedia menyangkut privatisasi didapatkan oleh Council State Governments yang telah melakukan survey pada 1997 – 2002 dan selain itu yang dikeluarkan oleh American State Administration Project, sebuah konsorsium akademis yang telah melakukan survey pada 1998 dan 2004. Tiap – tiap survey tersebut menemukan bahwa tidak ada satupun Negara bagian yang bisa memberikan gambaran dan analisis secara lengkap dan akurat tentang privatisasi di beberapa negara bagian. Mereka justru memberikan gambaran yang lebih luas tentang adanya trend perbaikan layanan tertentu di pemerintahan.
Echoing Warner mengatakan bahwa ada beberapa bagian survey yang dilakukan di beberapa negara bagian telah menampakkan bahwa pengalaman administrasi public dan penelitian yang memerlukan kontrak adalah sebuah anekdot, kasus yang spesifik dan kadang kala memiliki fokus yang sempit. Bahkan dalam laporan Council On State Governments mengatakan bahwa nampaknya tidak ada konsensus tentang efektivitas dari privatisasi selain daripada kurangnya data empiris seperti kompleksitas isu privatisasi itu sendiri.
Meskipun kedua laporan tersebut memperoleh data buat mereka sendiri tentang proses kontrak, jawaban biasanya berdasar pada perbedaan methodology internal untuk mengukur hasil disetiap lembaga survey, mereka membuat sendiri tentang efisiensi yang didapatkan dengan membandingkan apa yang terjadi antar negara. Banyak negara mengakui bahwa mereka tidak memilki ukuran yang jelas apakah mereka akan memiliki simpanan atau untuk melakukan kontrak seperti yang didapatkan oleh Council On State Governments bahwa hal yang menarik yang didapatkan dari survey bahwa banyak pimpinan lembaga tidak dapat menyediakan estimasi adanya keuntungan dari adanya privatisasi. Walaupun demikian, pegawai pemerintah tetap melanjutkan privatisasi meskipun menyadari bahwa sektor swasta lebih banyak yang merugikan.
Kurangnya kejujuran dalam mengungkap hasil studi tentang privatisasi di lembaga pemerintah dianggap tidak mengejutkan karena menurut Deborah Auger dalam surveinya menegaskan bahwa “Karena inisiatif proses kontrak dan privatisasi berdasar pada pertimbangan akan biaya yang di belanjakan dari tabungan yang ada, proses supervisi dan kemampuan kontraktor untuk memperkirakan fungsi seringkali kekurangan staf dan anggaran oleh lembaga pemerintah. Selain itu, reponden dari negara juga mengakui bahwa standar kemampuan telah digunakan dalam proses kontrak seringkali kurang berkembang, tidak cukup dan mengandung bahaya.
Sebagaimana catatan diatas, kontrak seringkali telah dilakukan oleh para ahli dengan menggunakan analisis terbaik terhadap kualitas layanan dan standar efisiensi yang dipertahankan, membuat apa yang disebut sebagai “Hollow States” di beberapa lembaga sebagai alat untuk mengawasi kemampuan kontraktor tersebut tidak ada sama sekali.
Pada sisi lain, meskipun banyak lembaga yang membuat laporan tentang penambahan penggunaan kontrak di beberapa survey ini, Mildred Warner menemukan bahwa seringkali hal yang tidak dilaporkan adalah bahwa pada lembaga yang sama biasanya melakukan mekanisme kontrak yang dulunya dilakukan dengan privatisasi menjadi kondisi saat ini dimana kemampuan pemerintah saat privatiasi tersebut gagal. Kegagalan yang cepat ini, adalah usaha untuk keluar dari kontrak, dan kembali kepada fungsi semula pada layanan masyarakat, membuat ukuran dari pertumbuhan bersih dalam privatisasi bahkan lebih tegas lagi dalam menilai pada level negara yang sama. Ini memberikan tanda bahwa dengan ketersediaan data yang lebih baik pada level pemerintah lokal. Warner menemukan adanya pelaksanaan kontrak kembali akibat dari kegagalan kontrak tersebut setiap tahunnya.
Selain itu, jurnal ini juga melansir bahwa informasi yang sangat kurang tersedia terhadap seluruh anggaran dan pengeluaran pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya.
Kurangnya akses untuk mendapatkan informasi anggaran lembaga untuk menggaji para pekerja dan persentase anggaran yang dikeluarkan untuk para kontraktor. Pada penulisan laporan ini, kami ingin mendapatkan gambaran tentang anggaran disetiap negara bagian. Namun faktanya, tak satupun dari mereka yang memiliki data tersebut.
Dari semua negara bagian di Amerika Serikat, hanya Virginia yang menyediakan data tentang anggaran dan proses pelaksanaan privatisasi itu sendiri. Mereka menyediakan informasi karena di Virginia ada sebuah komisi yang mengawasi jalannya privatisasi dan meminta updating data setiap saat.
Reasons Foundation juga menginginakn akan adanya tranparansi terhadap berapa besar biaya pengeluaran pemerintah dan dialokasikan kemana, pemerintah juga harus mengumumkannya kepada publik atas pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersangkutan. Olehnya itu, ketersediaan data melalui web bisa menjadi solusi praktis sehingga lebih transparan serta masyarakat dengan keinginan sendiri melakukan pembayaran kewajiban mereka berupa pajak.
Olehnya itu, menurut jurnal ini perlu adanya Undang-undang yang mengatur tentang transparansi privatisasi.
Meskipun ada reformasi legislatif yang dapat meningkatkan tranparansi terhadap privatisasi di dalam pemerintahan, namun ada empat (4) kunci pokok kebijakan yang bisa menjadi perubahan besar dalam melakukan pemetaan terhadap berbagai kondisi yang merugikan dalam kebijakan kontrak privatisasi tersebut.
a. Ukuran biaya privatisasi
b. Alokasi anggaran dari privatisasi
c. Tersedianya data secara online
d. Menghindari sogokan
Meskipun demikian, menurut jurnal ini trend privatisasi tetap menjadi bahan kajian sejumlah lembaga untuk menilai baik dan buruknya privatisasi yang telah dilakukan oleh masing-masing negara bagian. Secara keseluruhan, ada dua survey yang dilakukan oleh Council Of State of Governments (CSG) dan American State Administration Project (ASAP) ada estimasi yang serupa dalam menilai privatisasi secara keseluruhan. Direktur anggaran telah merespon 2002 survey yang dilakukan oleh CSG secara umum mengestimasi bahwa kurang dari 10% dari jasa dan program telah di privatisasi. Meskipun ASAP menemukan bahwa lebih dari setengah kantor negara bagian telah melakukan kontrak atas kurang dari 10% dari anggaran mereka. Walaupun demikian, para peneliti ASAP membuat catatan bahwa 1/6 dari lembaga pemerintah telah mengalokasikan 40% dari sumber daya yang mereka miliki untuk dikontrakkan terutama pada sektor kesehatan, layanan dasar, dan transportasi. Meskipun respon dari lembaga di hampir semua negara bagian dan tidak cocok dengan respon lembaga yang bersangkutan terhadap anggaran yang mereka keluarkan namun data yang ada hampir mendekati sempurna.
Meskipun kenyataan yang terjadi bahwa privatisasi dapat meningkatkan pendapatan sebuah negara, hasil penelitian CSG menemukan bahwa sekitar 50% dari respon para direktur keuangan percaya bahwa ada kesamaan antara apa yang terjadi pada tahun 1997 dan 2002, agaknya persentase yang tinggi (sebesar 25%) percaya bahwa telah berkembang dan meningkat dibandingkan dengan mereka yang mengatakan bahwa hal tersebut menurun (11,5%). Para kepala lembaga kemudian merespon hasil temuan CSG bahwa ada persentase yang tinggi (36,2%) mengindikasikan peningkatan privatisasi, tapi bukan secara umum/mayoritas. Hal ini bertentangan bahwa hampir 60% dari direktur keuangan pada tahun 1997 pada survey CSG telah menampakkan ada peningkatan privatisasi pada periode 1993 – 1997 yang menanggapi bahwa ada bukti pada pertengahan tahun 1990 ada petunjuk secara khusus bahwa ada peningkatan proses kontrak, sebagian karena ada penerapan teknologi informasi baru di beberapa lembaga dan umumnya karena ada tekanan ideology dari para pengacara dari mereka yang melakukan privatisasi.
Ketika usaha publikasi privatisasi meningkat dibeberapa negara bagian pada tahun–tahun terakhir, trend yang umum terjadi dalam pekerjaan publik mengindikasikan bahwa hal ini terjadi secara sembunyi – sembunyi. Menurut Biro Sensus AS, total pekerja meningkat dari 14,2 juta pada tahun 1997 menjadi 15,8 juta yang sama dengan tahun 2003 kemudian menjadi 16,1 juta pada tahun 2006 menampakkan pertumbuhan yang stabil dalam pekerjaan publik yang pertumbuhannya mengarah pada jumlah penduduk negara bagian secara paralel.
Kenyataan ini adalah kondisi yang kontras dengan pemerintahan federal, dimana terjadi penurunan secara signifikan dari para pekerja yang bekerja di pemerintah federal jika di bandingkan dengan yang bekerja di kontraktor, dengan penurunan dari 2,81 juta pekerja pada tahun 1997 turun menjadi hanya 2,04 juta pekerja pada tahun 2003. Kondisi ini yang disebut Mildred Warner sebagai peningkatan pendekatan ideologi dalam melakukan privatisasi yang dimulai di lokal sampai ke wilayah federal. Namun dalam komitmen ideologi dalam melakukan privatisasi ini bertolak belakang dengan trend yang terjadi secara luas di negara–negara bagian.
Anggaran yang tersisa akibat dilakukannya kontrak, menurut para direktur keuangan adalah kurang dari 5% bahkan tidak tersisa sama sekali. Kepala lembaga seringkali melaporkan tingginya biaya yang dapat disimpan, tapi adalah sesuatu hal yang tidak mungkin memutuskan apakah respon yang tidak proporsional ini terhadap hasil survey oleh kepala lembaga yang percaya bahwa ada biaya yang tidak dikeluarkan atau perbedaan secara substantif antara keuangan kepala lembaga dengan keuangan lembaga yang mereka kepalai.
Akhirnya dapat dibuat perbandingan menyeluruh terhadap proses privatisasi dan deregulasi di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Bagian paling penting dalam laporan ini akan menyediakan data sebagai tugas berat yang harus diemban dalam melakukan privatisasi di negara bagian yang mungkin tersedia datanya dan digunakan sebagai ukuran privatisasi yang tersedia di 50 negara bagian untuk menciptakan beberapa ukuran, meskipun tidak sempurna, yang membiarkan beberapa perbandingan yang baik diantara semua negara bagian pada masing masing tingkatan privatisasinya dimana mereka terlibat. Meskipun kurangnya anggaran keuangan dari negara bagian yang mengungkapkan privatisasi di masing-masing negara bagian dan ketidaklengkapan data yang sangat banyak pada saat survey dilakukan, tujuannya adalah menggunakan beberapa ukuran dari 50 negara bagian yang tersedia dan pada akhirnya dapat mengindikasikan variasi dari perbandingan kontrak diantara negara-negara bagian dan bahkan dalam negara bagian itu sendiri. Perbandingan ini menambah beberapa ukuran tentang kemajuan deregulasi terhadap energy dan telekomunikasi di negara bagian, sejak banyak dari kebijakan deregulasi tersebut merefleksikan ideologi yang sama termasuk promosi yang tersembunyi dari privatisasi.
Privatisasi dan deregulasi yang banyak dilakukan di 50 negara bagian adalah sebagai berikut :
Privatisasi pendidikan : layanan yang diprivatisasi adalah program pemberian makan siang untuk seluruh siswa sekolah federal nasional pada negara bagian yang bersangkutan.
Privatisasi Layanan Publik : Privatisasi dalam hal ini adalah privatisasi yang dilakukan terhadap semua layanan publik dan menggantikan peran pemerintah sebagai penyedia layanan tersebut.
Privatisasi Layanan Kesehatan : Layanan yang diprivatisasi dalam hal ini adalah rumah sakit umum dan rumah sakit nirlaba yang ada di masing – masing negara bagian dalam melayani pasiennya.
Privatisasi Penjara : pengelolaan penjara yang dilakukan oleh swasta banyak terjadi di Amerika Serikat melalui privatisasi, sehingga banyak berdiri penjara federal tapi dikelola oleh swasta.
Privatisasi Transportasi : hal yang diprivatisasi dalam hal ini adalah pengelolaan jalan tol di semua negara bagian. Dalam pengelolaan tersebut termasuk diantaranya adalah desain, konstruksi, inspeksi, pemeliharaan dan tempat istrahat.
Deregulasi Listrik : penyerahan system penyaluran listrik kepada mekanisme pasar sehingga masyarakat tidak lagi tergantung kepada pemerintah sebagai penyedia layanan publik berupa listrik.
Deregulasi Telekomunikasi : termasuk dalam hal ini adalah penyediaan layanan telekomunikasi baik berupa telepon, internet broadband dan video franchise.
Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa proses privatisasi tetap dapat dilakukan karena tidak semua hal mampu disediakan oleh pemerinrtah karena keterbatasan anggaran dengan mempertimbangkan kebaikan dan keburukannya dengan berpedoman pada mekanisme yang berlaku. Transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik tetap harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, pengelolaan layanana publik harus sesegera mungkin dikembalikan kepada pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang sebenarnya.
Sumber : Privatization In The Dark. 2007. Proggressive State Network
Tidak ada komentar:
Posting Komentar