REVIEW SEMINAR PELUANG DAN TANTANGAN EKONOMI INDONESIA 2011

Dalam lembaran fakta Asian Development Bank (ADB) disebutkan bahwa Indonesia telah mengalami ekspansi ekonomi yang kuat sejak pulih dari krisis keuangan yang melanda Asia pada tahun 1997. Ekonomi mengalami pertumbuhan paling tinggi selama sepuluh tahun terakhir yaitu sebesar 6,3 % pada tahun 2007 dan menunjukkan angka yang mengesankan yaitu sebesar 4,5 % pada 2009 yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja terbaik dalam resesi global.
Untuk tahun 2011 sendiri, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melakukan forecasting dengan membuat sketsa arah kebijakan fiscal 2011 sebagai berikut :
a. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan 2011
- Pembangunan Kesejahteraan
- Pembangunan Demokrasi
- Penegakan Hukum
b. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui empat pilar utama Pembangunan Nasional
- Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (Pro Growth)
- Menciptakan dan memperluas lapangan kerja (Pro Job)
- Memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui program-program jaring pengaman sosial yang berpihak pada rakyat miskin (Pro Poor)
- Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup (pro Environment)
Sementara untuk strategi kebijakan fiskal yang dilakukan adalah dengan membuat keseimbangan antara konsolidasi fiskal dan stimulus fiskal. Selain itu kebijakan fiskal yang ekspansif dengan proyeksi defisit 2011 sebesar 1,8 % dari Produk Domestik Bruto.
Pemerintah kemudian menetapkan sasaran ekonomi makro 2011 dengan sasaran utama : pertumbuhan ekonomi 6,4 %, nilai tukar Rp. 9.250/US$, inflasi sebesar 5,3 %, suku bunga SBI 3 bulan sebesar 6,3 %, harga minyak US$ 80/barel dan lifting minyak 0,970 juta barel/hari.
Untuk target pertumbuhan PDB pengeluaran 2011, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan proyeksi, yakni pada konsumsi masyarakat sebesar 5,3 - 5,5 %, konsumsi pemerintah 6,3 – 6,5 %, Investasi sebesar 11,0 – 11,2 %, ekspor 11,3 – 11,5 % dan impor 12,5 – 12,7 %. Sementara target pertumbuhan sektoral 2011, pada indsutri pengolahan sebesar 4,4 – 4,6 %, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 4,4 – 4,6 %, perdagangan, hotel dan restoran diharapkan mencapai 7,4 – 7,6 % serta pertambangan dan penggalian 3,5 – 3,7 %. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan memperoleh perhatian serius pemerintah sebagai sasaran pembangunan dengan masing-masing ditetapkan sebesar 7,0 % dan 11,5 – 12,5 %.
Menilik dari proyeksi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan umum bahwa, keinginan pemerintah untuk menyejahterahkan masyarakat Indonesia secara luas dan universal akan dapat tercapai melalui program-progran ekonomi jangka pendek, menengah dan panjang. Namun, kita sangat berharap bahwa ekspor kita harusnya selalu lebih tinggi daripada impor kita dan tidak seperti apa yang terjadi selama ini.
Pemerintah juga telah menetapkan kebijakan di berbagai sektor seperti perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, belanja pemerintah pusat, belanja infrastruktur, perbaikan kesejahteraan masayarakat dengan meminimalkan pengangguran dan kemiskinan, dan pembiayaan anggaran termasuk utang negara dan sebagainya.
Hal – hal lain yang patut diperhatikan pemerintah adalah kenaikan harga minyak dunia yang akan mempengaruhi harga pangan dunia. Kenaikan harga pangan dunia akan memicu kenaikan inflasi domestik. Selain itu faktor negatif yang turut mendorong kenaikan inflasi adalah adanya gangguan iklim, pemberlakuan pembatasaan penggunaan BBM bersubsidi, meningkatnya ekspektasi inflasi dan kenaikan harga komoditas internasional. Sedangkan faktor positif yang menurunkan inflasi adalah diantaranya apresiasi nilai tukar rupiah terhadap US$, musim panen yang sudah mulai berlangsung, pembatalan kebijakan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) beras, mitigasi potensi gejolak pada komoditas pangan. Kebijakan pemerintah untuk meredam gejolak harga pangan dengan melakukan kebijakan perberasan, kebijakan holtikulutura, dan kebijakan pendukung lainnya berupa pembuatan regulasi tentang penghapusan bea masuk dan alokasi dana cadangan yang di fokuskan untuk pangan.
Sedangkan untuk prioritas naasional pada 2010 – 2014 adalah pada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, ikilim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreativitas dan inovasi tinggi.
Untuk mendukung program-program prioritas pemerintah tersebut diatas maka dibutuhkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga terwujud kebersamaan dalam pembangunan dan pemerintahan yang stabil dan beerkelanjutan. Selain itu, kesediaan negara - negara donor dan Lembaga Internasional semacam Bank Dunia, IMF dan ADB dalam memberikan pinjaman lunak untuk membiayai proses prmbangunan itu sendiri masih tetap dibutuhkan. Olehnya itu, pemerintah perlu melakukan hubungan baik dengan negara – negara dan lembaga yang bersangkutan sehingga proses pembangunan dan pemerintahan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.



Bahan Bacaan :
Asian Development Bank, 2009. Asian Development Bank and Indonesia, Lembar Fakta. Bahan tambahan dalam Seminar Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia tahun 2011. FEUI.
Bambang P.S. Brodjonegoro, 2011, Proyeksi Ekonomi Tahun 2011 dan Tantangan Jangka Menengah oleh Kementrian Keuangan. Makalah dalam Seminar Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia tahun 2011. FEUI.
Edimon Ginting & Priasto Aji, 2011, Macroeconomic Outloook and Medium – Term Challenges. makalah dalam Seminar Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia tahun 2011. FEUI.